Tag Archives: WP Non Efektif

Beberapa kemudahan pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25

Kewajiban Wajib Pajak untuk menyetor dan melaporkan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 dalam setiap bulannya sudah pasti sedikit banyak akan menyita waktu dan tenaga dari Wajib Pajak, hal demikian terbukti dengan masih adanya Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT masa PPh Pasal 25-nya. Kelalaian dalam melaksanakan penyetoran dan pelaporan mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas pokok pajak dan sanksinya. Sanksi perpajakan berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2a) -dalam hal pelaporan yang terlambat, atau Pasal 14 ayat (3) – dalam hal tidak atau kurang setor,  adalah berupa sanksi denda sebesar Rp 100.000,- dan sanksi bunga sebesar 2% dikali jumlah bulan keterlambatan dikali pajak yang harus dibayar.

SPT Masa PPh Batas akhir bayar  dan lapor Sanksi Denda Sanksi Bunga
Pasal 25 Bayar tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, untuk lapor tanggal 20 (dua puluh) setelah akhir Masa Pajak Rp 100.000,- 2% X Jumlah bulan keterlambatan X pajak terutang

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,- sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) KUP tidak dilakukan terhadap:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang beriaku;
  6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
  8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

dan berdasarkan  Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2007 Tentang Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan, yang dimaksud Wajib Pajak lain adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain:

  1. kerusuhan massal;
  2. kebakaran;
  3. ledakan bom atau aksi terorisme;
  4. perang antarsuku; atau
  5. kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Beberapa dari kriteria tersebut diatas merupakan kriteria WP berstatus Non Efektif.

Beberapa kemudahan

Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Wajib Pajak Non Efektif Tidak Dapat dikenakan STP

Kegiatan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dari para Wajib Pajak adalah bagian tugas keseharian seorang Account Representative (AR) pada sebuah Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu bentuk dari hasil pengawasan adalah usulan AR kepada seksi terkait untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP. Terkadang penerbitan STP  menimbulkan masalah apabila ternyata Wajib Pajak yang dikenakan STP telah menyatakan diri tidak beroperasi/tidak ada (menjalankan) usaha lagi dan telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi Wajib Pajak Non Efektif. Sebenarnya siapakah yang disebut sebagai WP Non Efektif (NE) ?

Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tanggal 14 September 2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif  mendefinisikan WP Non Efektif sebagai berikut :

“Wajib Pajak Non Efektif yang selanjutnya disebut dengan WP NE adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali”

Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai WP NE berlaku ketentuan :

  1. tidak diterbitkan Surat Teguran sekalipun Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
  2. tidak turut diawasi pembayaran masa/bulanannya dan tidak diterbitkan STP atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT; Baca lebih lanjut

2 Komentar

Filed under Tax Looks