Tag Archives: STP

Syarat Formal Dan Material Faktur Pajak PPN

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak. Agar Faktur Pajak dapat berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPN yang berbunyi: ”Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (9), Faktur Pajak dikatakan telah memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 13 ayat (5) yaitu Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Baca lebih lanjut
Iklan

2 Komentar

Filed under Tax Looks

Pengusaha Kena Pajak Gagal Produksi

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak yang berstatus PKP wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM atas setiap penyerahan dan perolehan BKP dan/atau JKP.

Pengusaha Kena Pajak yang melaksanakan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada PKP lain atau melakukan ekspor BKP dan/atau JKP, wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN, faktur pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak dalam hal ini dikenal sebagai Faktur Pajak Keluaran (PK). Selanjutnya apabila Wajib Pajak sebagai PKP melakukan pembelian/memperoleh BKP dan/atau JKP dari PKP lain atau melakukan impor BKP dan/atau JKP, maka Wajib Pajak tersebut wajib melunasi PPN yang terutang dan kepadanya akan diberikan faktur pajak yang dalam hal dikenal sebagai Faktur Pajak Masukan (PM).

Mekanisme pembayaran dan pelaporan PPN adalah dengan cara menjumlahkan PK dan PM pada suatu masa pajak yang sama (bulan yang sama) untuk kemudian mengkurangkan PK dengan PM (fungsi PM sebagai kredit pajak), apabila PK lebih besar maka timbul PPN kurang bayar sebaliknya apabila PM lebih besar maka PPN pada masa tersebut menjadi lebih bayar. Kelebihan PPN pada suatu masa dapat dimintakan pengembalian (restitusi) atau dapat juga dikompesasikan ke masa pajak yang akan datang.

Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama, yang artinya pengeluaran WP untuk membeli BKP dan/atau JKP harus ada hubungannya dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh WP tersebut. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, Pajak Masukan (PM) atas perolehan dan/atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan dengan ketentuan PM tersebut bukan atas perolehan BKP selain barang modal dan tidak mengalami gagal produksi sebagaimana dimaksudkan Pasal 9 ayat (6a) UU PPN. Berikut  bunyi pasal 9 ayat (2a) dan ayat (6a) : Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Tax Looks

Beberapa kemudahan pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25

Kewajiban Wajib Pajak untuk menyetor dan melaporkan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 dalam setiap bulannya sudah pasti sedikit banyak akan menyita waktu dan tenaga dari Wajib Pajak, hal demikian terbukti dengan masih adanya Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT masa PPh Pasal 25-nya. Kelalaian dalam melaksanakan penyetoran dan pelaporan mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas pokok pajak dan sanksinya. Sanksi perpajakan berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2a) -dalam hal pelaporan yang terlambat, atau Pasal 14 ayat (3) – dalam hal tidak atau kurang setor,  adalah berupa sanksi denda sebesar Rp 100.000,- dan sanksi bunga sebesar 2% dikali jumlah bulan keterlambatan dikali pajak yang harus dibayar.

SPT Masa PPh Batas akhir bayar  dan lapor Sanksi Denda Sanksi Bunga
Pasal 25 Bayar tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, untuk lapor tanggal 20 (dua puluh) setelah akhir Masa Pajak Rp 100.000,- 2% X Jumlah bulan keterlambatan X pajak terutang

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,- sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) KUP tidak dilakukan terhadap:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang beriaku;
  6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
  8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

dan berdasarkan  Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2007 Tentang Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan, yang dimaksud Wajib Pajak lain adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain:

  1. kerusuhan massal;
  2. kebakaran;
  3. ledakan bom atau aksi terorisme;
  4. perang antarsuku; atau
  5. kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Beberapa dari kriteria tersebut diatas merupakan kriteria WP berstatus Non Efektif.

Beberapa kemudahan

Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Batas Waktu Penyetoran Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT Masa :

No

Jenis SPT Masa Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir 20 (dua puluh) harisetelah Masa Pajak berakhir
2. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh
3. PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
4. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak
5. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh
6. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh
7. PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh
8. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir
9. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri
10. PPh Pasal 25
11. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak
12. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk
13. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor
14. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
15. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara 14 (empat belas) harisetelah Masa Pajak berakhir
16. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
17. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir 20 (dua puluh) harisetelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
18. Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak

SPT Tahunan :

No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1. SPT PPh Tahunan Wajib Pajak orang pribadi sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
Wajib Pajak badan 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Keterangan :

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sumber :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana diringkas oleh MyTax Profesional-Tax information partner for tax officer

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Perlakuan sisa lebih penghasilan lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian

Lembaga pendidikan dan/atau penelitian berhubungan langsung dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga agar dapat lebih meningkat sangat memerlukan dukungan dari pemerintah. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah adalah dengan menetapkan sisa lebih penghasilan dari lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Pengecualian sisa lebih usaha dari lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian, tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf m UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
  2. lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat nirlaba yaitu badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya;
  3. lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat terbuka kepada siapa saja;
  4. lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan

Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan bisa dikatakan sebagai bunga atas bunga, kenapa? karena dasar pengenaan STP adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang dalam nilai ketetapan tersebut telah mengandung unsur sanksi administrasi berupa bunga.

STP Bunga/Denda Penagihan adalah timbul apabila : i) pajak yang masih harus dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, ii) Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran/pelunasan utang pajak, iii) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan iv) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Wajib Pajak Non Efektif Tidak Dapat dikenakan STP

Kegiatan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dari para Wajib Pajak adalah bagian tugas keseharian seorang Account Representative (AR) pada sebuah Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu bentuk dari hasil pengawasan adalah usulan AR kepada seksi terkait untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP. Terkadang penerbitan STP  menimbulkan masalah apabila ternyata Wajib Pajak yang dikenakan STP telah menyatakan diri tidak beroperasi/tidak ada (menjalankan) usaha lagi dan telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi Wajib Pajak Non Efektif. Sebenarnya siapakah yang disebut sebagai WP Non Efektif (NE) ?

Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tanggal 14 September 2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif  mendefinisikan WP Non Efektif sebagai berikut :

“Wajib Pajak Non Efektif yang selanjutnya disebut dengan WP NE adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali”

Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai WP NE berlaku ketentuan :

  1. tidak diterbitkan Surat Teguran sekalipun Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
  2. tidak turut diawasi pembayaran masa/bulanannya dan tidak diterbitkan STP atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT; Baca lebih lanjut

2 Komentar

Filed under Tax Looks