Tag Archives: Sengketa Perpajakan

Persyaratan Formal Gugatan dan Banding Perpajakan di Pengadilan Pajak

“Bagi Wajib Pajak yang akan mengajukan banding atau gugatan ke Pengasilan Pajak kira-kira persyaratan inilah yang menjadi pedoman (di Direktorat Jenderal Pajak) yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak

Persyaratan Formal Gugatan

  1. Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
  2. Gugatan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat atau dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan pajak,
  3. Terhadap 1 (satu) objek gugatan diajukan 1 (satu) surat gugatan,
  4. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal terima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan gugatan,
  5. Bersama surat gugatan dilampirkan salinan dokumen yang digugat,
  6. Surat gugatan ditanda tangani oleh pemohon gugatan atau kuasanya yang dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Persyaratan Formal Banding

  1. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
  2. Banding dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan dibanding,
  3. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding,
  4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal terima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan banding,
  5. Bersama surat banding dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding
  6. Bersama surat banding dilampirkan bukti pembayaran 50% atas pajak yang terutang (khusus berlaku untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya saja),
  7. Pada surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (berlaku khusus untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya saja),
  8. Surat banding ditanda tangani oleh pemohon banding atau kuasanya dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Sumber :

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ./2010 tentang Prosedur Penanganan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan Persiapan Menghadiri Persidangan Banding atau Gugatan di Pengadilan Pajak

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Imbalan Bunga bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak akan mendapatkan imbalan bunga dalam hal sebagai berikut :

  1. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP;
  2. Keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP;
  3. Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP;
  4. Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP;
  5. Kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang KUP; atau
  6. Kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga Pasal 19 ayat (1) karena Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP.

Dari sekian banyak hal yang dapat menyebabkan imbalan bunga, ternyata ada sesuatu yang menurut penulis menarik untuk didalami atau sekedar diketahui yaitu ketentuan imbalan bunga bagi Wajib Pajak dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP, menurut penulis cukup menarik untuk diketahui, karena ternyata tidak semua Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya bisa mendapat imbalan bunga, walaupun Wajib Pajak sebelum pengajuan keberatan/banding telah melunasi jumlah pajak yang harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah dalam hal putusan keberatan/banding apakah sebenarnya imbalan bunga dapat diberikan? Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Daftar tarif PPh Pasal 23

iseng-iseng bikin rangkuman tarif  PPh Pasal 23, kalau masih ada yang salah nanti direvisi lagi :

No Urut Penghasilan Tarif

%

Ketentuan Berlaku
1 Bunga* 15 Pasal 23 (1) a UU PPh
2 Royalti 15 s.d.a
3 Deviden** 15 s.d.a
4 Hadiah dan Penghargaan 15 s.d.a
5 Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta 2 Pasal 23 (1) c UU PPh
6 Jasa Teknik 2 Pasal 23 (1) c UU PPh jo SE-35/PJ./2010
7 Jasa Manajemen 2 s.d.a.
8 Jasa Konsultan 2 s.d.a.
9 Jasa Lainnya :
9a. Jasa penilai (appraisal) 2 PMK-244/PMK.03/2008
9b. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan 2 s.d.a.
9c. Jasa aktuaris 2 s.d.a.
9d. Jasa perancang (design) 2 s.d.a.
9e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT) 2 s.d.a.
9f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas 2 s.d.a.
9g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas 2 s.d.a.
9h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 2 s.d.a.
9i. Jasa penebangan hutan 2 s.d.a.
9j. Jasa pengolahan limbah 2 s.d.a.
9k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) 2 s.d.a.
9l. Jasa perantara dan/atau keagenan 2 s.d.a.
9m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI 2 s.d.a.
9n. Jasa kustodian/pemyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oelh KSEI 2 s.d.a.
9o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara 2 s.d.a.
9p. Jasa mixing film 2 s.d.a.
9q. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 2 s.d.a.
9r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi 2 s.d.a.
9s. Jasa perawatan/perbaikan/

pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

2 s.d.a.
9t. Jasa maklon 2 s.d.a.
9u. Jasa penyelidikan dan keamanan 2 s.d.a.
9v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer 2 s.d.a.
9w. Jasa pengepakan 2 s.d.a.
9x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 2 s.d.a.
9y. Jasa pembasmian hama 2 s.d.a.
9z. Jasa kebersihan atau cleaning service 2 s.d.a.
9aa. Jasa catering atau tata boga 2 s.d.a.

*   Tidak termasuk bunga simpanan koperasi yang diterima oleh WP orang pribadi,

** tidak termasuk deviden yang diterima oleh WP Orang Pribadi dalam negeri

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

S u r a t P a k s a : Awal Tindakan Penagihan aktif

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya Penagihan Pajak atas hutang pajak yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, setelah didahului dengan surat teguran, kantor pelayanan pajak akan menerbitkan Surat Paksa.

Surat Paksa diterbitkan apabila :

  1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
  2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
  3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Proses terbitnya Surat Paksa sbb:

  1. Surat ketetapan pajak, termasuk STP/STP PBB/STB/SKP PBB/SKBKB/SKBKBT; Keputusan Keberatan; Keputusan Pembetulan (Pasal 16 UU KUP); Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan pengurangan dan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar (Pasal 36 UU KUP); Putusan Banding; Putusan Peninjauan Kembali; Putusan Gugatan yang telah jatuh tempo, yaitu satu bulan setelah tanggal SKP atau SK atau putusan tidak dilunasi
  2. Surat Teguran terbit setelah 7 (tujuh) hari dari saat jatuh temponya hutang pajak, penyampain Surat Teguran bisa dengan cara langsung, melalui pos tercatat atau melalui jasa ekspedisi; Baca lebih lanjut

2 Komentar

Filed under Tax Looks

Pemeriksaan Objek Pajak PPh Pasal 23

Seringkali terjadi dalam menghadapi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak dihadapkan dengan sejumlah koreksi atas pengeluaran yang menurut pemeriksa pajak adalah objek pajak PPh Pasal 23 sedangkan menurut Wajib Pajak pengeluaran tersebut bukan Objek Pajak. Kesalahpahaman ini tidak akan terjadi apabila Wajib Pajak telah mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 23.

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nila Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang paling dikenal oleh setiap lapisan masyarakat dari pelosok desa sampai ke kota besar, hampir semua orang tahu apa itu PBB dan sebagaimana halnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam PBB terdapat pula ketentuan yang mengatur perihal pengajuan keberatan PBB, pengurangan PBB,  dan  pengurangan sanksi PBB dan BPHTB.

Ketentuan perundangan-undangan perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, terpisah dari ketentuan UU KUP kecuali hal-hal yang tidak diatur dalam UU PBB maka ketentuan formal akan mengikuti ketentuan dalam UU KUP. Pasal 23 UU PBB berbunyi : “Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturan perundang-undangan lainnya”. Baca lebih lanjut

2 Komentar

Filed under Tax Looks

Proses Keberatan (artikel kedua)

Pembukaan

Perubahan dan penyempurnaan senantiasa menjadi bagian dari dinamika upaya pengumpulan dana pembangunan (pajak) oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan bagian dari upaya penyempurnaan tersebut adalah berubahnya berbagai ketentuan perpajakan termasuk ketentuan yang berkaitan dengan proses pengajuan keberatan. Tulisan tentang proses keberatan kali ini adalah kelanjutan dari tulisan terdahulu dengan judul yang sama, latar belakang penulisan artikel ini adalah dikarenakan terbitnya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-203/PJ./2009 Tanggal 13 Agustus 2009 Tentang Tertib Administrasi Dalam Proses Keberatan, Banding dan Gugatan yang memberikan gambaran lebih jelas perihal persyaratan dan tertib adminstrasi dalam pengajuan keberatan.  Artikel proses keberatan ini akan dibahas persyaratan pengajuan keberatan, beberapa langkah alternatif selanjutnya setelah proses keberatan ditolak atau dicabut sendiri oleh Wajib Pajak dan berbagai ketentuan penting dalam proses keberatan secara menyeluruh.

  Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Tax Looks