Tag Archives: PPh

Daftar Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2)_PPh Final

No Urut Penghasilan Tarif

%

Ketentuan Berlaku
1 Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI  dan Jasa Giro**** 20 Pasal 4 (2) a UU PPh  jo PP 131 Nomor Tahun 2000 Jo KMK 51/KMK.04/2001
2 bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi^ 10 Pasal 4(2) a  dan Pasal 17 (7) Jo PP No.15 Tahun 2009
3 bunga obligasi ^^^

(adalah surat utang dan SUN yang lebih dari 12 bulan) :

Pasal 4 (2) a UU PPh  jo PP Nomor 16 Tahun 2009
3a. bunga dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT 15 s.d.a
3b. bunga dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak LN Non BUT seusai P3B 20 s.d.a
3c. diskonto dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT* 15 s.d.a
3d. Diskonto dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak LN Non BUT sesuai P3B* 20 s.d.a
3e. diskonto dari Obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT** 15 s.d.a
3f. diskonto dari Obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak LN Non BUT sesuai P3B** 20 s.d.a
3g. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 s.d 2010 0 s.d.a
3h. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2011 s.d. tahun 2013 5 s.d.a
3i. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014 dst 15 s.d.a
4 Deviden yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 10 Pasal 17 (2c)  dan Pasal 4 (2) UU PPh
5 hadiah undian 25 Pasal 4 (2) b UU PPh  Jo  PP No. 132 Tahun 2000
6 transaksi derivatif berupa kontrak

berjangka yang diperdagangkan di bursa***

2.5 Pasal 4 (2) c UU PPh  jo PP Nomor 17 Tahun 2009
7a Transaksi penjualan saham pendiri 0.5 PP Nomor 14 Tahun 1997 Jo KMK 282/KMK.04/1997 Jo SE – 15/PJ.42/1997 dan SE 06/PJ.4/1997
7b Transaksi penjualan bukan saham pendiri 0.1 s.d.a.
8 Jasa Konstruksi Pasal 4 (2) c UU PPh Jo PP No. 51 Tahun 2008 Jo PP No. 40 Tahun 2009
8a. Pelaksana JK sertifikasi kecil 2 s.d.a.
8b. Pelaksana JK tanpa sertifikasi 4 s.d.a.
8c. Pelaksana JK sertifikasi sedang dan besar 3 s.d.a.
8d. Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK bersertifikasi usaha 4 s.d.a.
8e. Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK tanpa bersertifikasi usaha 6 s.d.a.
9 Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 jo PP No. 05 Tahun 2002
10a. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate)^* 5 Pasal 4 (2) d UU PPh Jo PP No. 71 Thn 2008
10b. Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan 1 s.d.a.
11 transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura^^ 0.1 PP Nomor 4 Tahun 1995

*  dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak

termasuk bunga berjalan

* * dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi

*** dari margin awal

****Kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan pemilikan rumah RSS, tabungan atau deposito dibawah rp 7.500.000,-

^    kecuali bunga Rp 240.000,- perbulan ke bawah tidak dikena PPh

^*  kecuali pengalihan oleh Wajib Pajak OP yang berpenghasilan dibawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari Rp 60.000.000,- , penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus; hibah, warisan.

^^  dengan sarat perusahaan pasangannya tidak terdaftar dibursa efek, dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan Pajak Penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

^^^ Kecuali bunga dan/atau diskonto yang diterima oleh dana pensiun dan bank, baik bank DN atau perwakilan bank LN di DN PPh-nya tidak final

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Daftar tarif PPh Pasal 23

iseng-iseng bikin rangkuman tarif  PPh Pasal 23, kalau masih ada yang salah nanti direvisi lagi :

No Urut Penghasilan Tarif

%

Ketentuan Berlaku
1 Bunga* 15 Pasal 23 (1) a UU PPh
2 Royalti 15 s.d.a
3 Deviden** 15 s.d.a
4 Hadiah dan Penghargaan 15 s.d.a
5 Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta 2 Pasal 23 (1) c UU PPh
6 Jasa Teknik 2 Pasal 23 (1) c UU PPh jo SE-35/PJ./2010
7 Jasa Manajemen 2 s.d.a.
8 Jasa Konsultan 2 s.d.a.
9 Jasa Lainnya :
9a. Jasa penilai (appraisal) 2 PMK-244/PMK.03/2008
9b. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan 2 s.d.a.
9c. Jasa aktuaris 2 s.d.a.
9d. Jasa perancang (design) 2 s.d.a.
9e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT) 2 s.d.a.
9f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas 2 s.d.a.
9g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas 2 s.d.a.
9h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 2 s.d.a.
9i. Jasa penebangan hutan 2 s.d.a.
9j. Jasa pengolahan limbah 2 s.d.a.
9k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) 2 s.d.a.
9l. Jasa perantara dan/atau keagenan 2 s.d.a.
9m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI 2 s.d.a.
9n. Jasa kustodian/pemyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oelh KSEI 2 s.d.a.
9o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara 2 s.d.a.
9p. Jasa mixing film 2 s.d.a.
9q. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan 2 s.d.a.
9r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi 2 s.d.a.
9s. Jasa perawatan/perbaikan/

pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

2 s.d.a.
9t. Jasa maklon 2 s.d.a.
9u. Jasa penyelidikan dan keamanan 2 s.d.a.
9v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer 2 s.d.a.
9w. Jasa pengepakan 2 s.d.a.
9x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 2 s.d.a.
9y. Jasa pembasmian hama 2 s.d.a.
9z. Jasa kebersihan atau cleaning service 2 s.d.a.
9aa. Jasa catering atau tata boga 2 s.d.a.

*   Tidak termasuk bunga simpanan koperasi yang diterima oleh WP orang pribadi,

** tidak termasuk deviden yang diterima oleh WP Orang Pribadi dalam negeri

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Beberapa kemudahan pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25

Kewajiban Wajib Pajak untuk menyetor dan melaporkan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 dalam setiap bulannya sudah pasti sedikit banyak akan menyita waktu dan tenaga dari Wajib Pajak, hal demikian terbukti dengan masih adanya Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT masa PPh Pasal 25-nya. Kelalaian dalam melaksanakan penyetoran dan pelaporan mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas pokok pajak dan sanksinya. Sanksi perpajakan berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2a) -dalam hal pelaporan yang terlambat, atau Pasal 14 ayat (3) – dalam hal tidak atau kurang setor,  adalah berupa sanksi denda sebesar Rp 100.000,- dan sanksi bunga sebesar 2% dikali jumlah bulan keterlambatan dikali pajak yang harus dibayar.

SPT Masa PPh Batas akhir bayar  dan lapor Sanksi Denda Sanksi Bunga
Pasal 25 Bayar tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, untuk lapor tanggal 20 (dua puluh) setelah akhir Masa Pajak Rp 100.000,- 2% X Jumlah bulan keterlambatan X pajak terutang

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,- sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) KUP tidak dilakukan terhadap:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang beriaku;
  6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
  8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

dan berdasarkan  Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2007 Tentang Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan, yang dimaksud Wajib Pajak lain adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain:

  1. kerusuhan massal;
  2. kebakaran;
  3. ledakan bom atau aksi terorisme;
  4. perang antarsuku; atau
  5. kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Beberapa dari kriteria tersebut diatas merupakan kriteria WP berstatus Non Efektif.

Beberapa kemudahan

Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Besaran Biaya Promosi yang Wajar

Besarnya biaya promosi yang wajar berdasarkan peraturan perpajakan menjadi lebih pasti (namun kembali menjadi lebih normatif setelah peraturan ini dicabut kembali dengan PMK No. 02 tahun 2010) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Biaya Promosi Dan Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, yang secara khusus mengatur besaran biaya promosi yang dapat dijadikan biaya bagi industri rokok dan farmasi setiap tahunnya dengan ikhtisar ketentuan sebagai berikut :

Industri Rokok
Omzet ≤ Rp 500 miliar 3% dari omzet atau maksimal Rp 10 Milyar
Omzet > 500 Miliar ≤ 5 triliun 2% dari omzet atau maksimal Rp 30 Milyar
< 5 triliun 1% dari omzet atau maksimal Rp 100 Milyar

untuk industri farmasi biaya promosi pertahun ditetapkan sebesar 2% dari omzet atau maksimal 25 miliar. Biaya promosi berdasarkan PMK ini hanya dapat dibiayakan oleh salah satu dari rantai produksi industri rokok atau industri farmasi yaitu produsen atau distributor utama atau importir tunggal adalam hal barang tidak diproduksi di Indonesia.

Pada tanggal 08 Januari 2010  pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, serta mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Biaya Promosi Dan Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Dengan tidak berlakunya PMK Nomor 104/PMK.03/2009 dapat dikatakan hal sebagai berikut : i) tidak berlaku pula pembatasan besarnya biaya promosi pertahun yang wajar untuk dibiayakan, ii) semua mata rantai industri rokok dan industri farmasi baik produsen maupun distributor utama atau importir selain importir tunggal dapat membebankan biaya promosi dalam laporan keuangan setiap tahunnya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 tanggal 08 Januari mengatur secara umum batasan dan kriteria biaya promosi semua kelompok industri dan menetapkan syarat administratif agar biaya promosi dapat diakui secara fiscal yaitu dengan menyerahkan daftar nominatif ke Kantor Pelayanan Pajak berbarengan saat WP akan melaporkan SPT Tahunan Badan dalam format laporan yang sudah ditentukan.

Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan, dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan yang meliputi biaya periklanan dimedia elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya, biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru, dan/atau biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Tidak termasuk biaya promosi adalah segala pemberian uang/pasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak yang tidak terkait dengan kegiatan promosi dan biaya promosi untuk mendapatkan memelihara, managih penghasilan yang dikenakan pajak secara final.

Penutup

  • Syarat penting agar biaya promosi dapat diakui adalah Wajib pajak harus membuat daftar nominatif biaya promosi dalam daftar tersendiri yang melengkapi pelaporan SPT Tahunan Badan,
  • Wajib Pajak wajib memotong PPh Pasal 21/PPh Pasal 23 apabila terdapat bagian dari biaya promosi yang dikeluarkan menjadi penghasilan bagi pihak ketiga.

1 Komentar

Filed under Tax Looks

Pengumuman

Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2009 untuk mengambil  form/blanko  SPT Tahunan PPh Tahun 2009 sendiri..ini bunyi pengumumannya:

P E N G U M U M A N

NOMOR PENG-10/PJ.09/2009

TENTANG

PENGAMBILAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN

Sehubungan dengan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) makin dekat, dengan ini diumumkan bahwa:
1. Mulai Tahun Pajak 2009, SPT Tahunan PPh tidak lagi dikirim ke alamat Wajib Pajak dan Wajib Pajak diharuskan mengambil sendiri formulir SPT Tahunan PPh (sesuai Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
2. Formulir SPT Tahunan PPh dapat diambil di :
a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
c. Pojok pajak dan mobil pajak keliling yang sedang beroperasi, atau dapat juga diunduh (download) dari website http://www.pajak.go.id
3. Formulir SPT Tahunan PPh dapat juga dicetak, digandakan dan/atau difotokopi dengan syarat tidak mengubah bentuk, ukuran, dan formatnya.
4. Pelayanan penyediaan formulir SPT Tahunan PPh tidak dipungut biaya apapun.
5. Untuk informasi lebih lanjut dan/atau pengaduan, hubungi Kring Pajak 500200, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat.
Demikian disampaikan, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya.

Tinggalkan komentar

Filed under 1

Pengeluaran WP yang Tidak Termasuk Sebagai Biaya 3M

Pajak Penghasilan (PPh) dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP adalah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) selama satu tahun pajak. Dalam menghitung besarnya biaya 3M tersebut tidak semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Wajib Pajak diakui, secara fiskal, menjadi pengurang dari penghasilan bruto.

berdasarkan penjelasan Pasal 9 Ayat (1) UU PPh “Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.” Berikut biaya-biaya yang tidak diakui menurut ketentuan perpajakan berdasarkan Pasal 9 UU No.: 36 Tahun 2008 tentang PPh sbb.: Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

PPh Pasal 21 WP Penerima Pensiun

Pembayaran uang manfaat pensiun dan sejenisnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dianggap sebagai pembayaran sekaligus yang mendapat perlakuan tarif PPh khusus yang relatif lebih rendah dari tarif Pasal 17 KUP. Dalam tulisan terdahulu Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) penerima penghasilan dapat dikelompokan menjadi : a) pegawai, b) penerima pensiun, c) bukan pegawai dan d) peserta kegiatan, termasuk kelompok WP OP penerima pensiun adalah penerima pesangon, tunjangan hari tua, jaminan hari tua dan pembayaran sejenisnya. Wajib Pajak penerima pensiun menerima penghasilan berupa:

  1. Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;
  2. Uang Manfaat Pensiun;
  3. Uang Tunjangan Hari Tua (THT);
  4. Uang Jaminan Hari Tua (JHT).

pemberian uang pesangon, UMP, uang THT, uang JHT dilaksanakan langsung oleh pemberi kerja atau melalui pihak ketiga yaitu: Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, badan  penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lainnya yang sejenis. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks