Tag Archives: Pemeriksaan

Syarat Formal Dan Material Faktur Pajak PPN

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak. Agar Faktur Pajak dapat berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPN yang berbunyi: ”Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (9), Faktur Pajak dikatakan telah memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 13 ayat (5) yaitu Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

  1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Baca lebih lanjut
Iklan

2 Komentar

Filed under Tax Looks

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (tulisan ke-2)

Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak menjadi sarana bagi Wajib Pajak untuk memperoleh kembali dana yang telah terlanjur dibayarkan, namun berlebih, dalam waktu yang relatif singkat yaitu satu bulan.

Terjadinya Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai

Kelebihan Pajak terjadi apabila terdapat :

  1. Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c) Undang-Undang PPN; atau
  2. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang PPN, dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak

Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu, Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pengusaha Kena Pajak mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pajak yaitu dengan mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (restitusi)” pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar, atau dengan cara membuat surat permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitus) dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak. Surat permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya” demikian bunyi Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menjelaskan secara umum kondisi yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Restitusi atau pengembalian kelebihan kelebihan pajak adalah hak bagi Wajib Pajak manakala berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terbukti ada kelebihan pembayaran pajak. Keputusan yang menetapkan adanya kelebihan pembayaran pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa adalah wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status pembayaran pajak dari Pengusaha Kena Pajak.

Dalam rangka pengembalian kelebihan pajak Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan fasilitas pembayaran pendahuluan kelebihan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilaksanakan tanpa melalui proses pemeriksaan. Sehingga dalam rangka pengembalian kelebihan pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat dibedakan menjadi :

  1. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN;
  2. Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 C Undang-Undang KUP;
  3. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP; dan
  4. Pengusahan Kena Pajak selain telah disebut diatas

Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada nomor 1, 2 dan 3 pemerintah memberikan fasiltas pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa melalui proses pemeriksaan, cukup melalui proses penelitian. Setelah proses penelitian selesai Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak untuk Wajib Pajak Tertentu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010, proses pengembalian kelebihan pajak harus selesai dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap.

Kepada Pengusaha Kena Pajak selain termasuk dalam tiga kriteria pertama, pengembalian kelebihan pajak diberikan setelah melalui proses pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan selesai Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Proses pemeriksaan harus sudah selesai dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Besaran Biaya Promosi yang Wajar

Besarnya biaya promosi yang wajar berdasarkan peraturan perpajakan menjadi lebih pasti (namun kembali menjadi lebih normatif setelah peraturan ini dicabut kembali dengan PMK No. 02 tahun 2010) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Biaya Promosi Dan Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, yang secara khusus mengatur besaran biaya promosi yang dapat dijadikan biaya bagi industri rokok dan farmasi setiap tahunnya dengan ikhtisar ketentuan sebagai berikut :

Industri Rokok
Omzet ≤ Rp 500 miliar 3% dari omzet atau maksimal Rp 10 Milyar
Omzet > 500 Miliar ≤ 5 triliun 2% dari omzet atau maksimal Rp 30 Milyar
< 5 triliun 1% dari omzet atau maksimal Rp 100 Milyar

untuk industri farmasi biaya promosi pertahun ditetapkan sebesar 2% dari omzet atau maksimal 25 miliar. Biaya promosi berdasarkan PMK ini hanya dapat dibiayakan oleh salah satu dari rantai produksi industri rokok atau industri farmasi yaitu produsen atau distributor utama atau importir tunggal adalam hal barang tidak diproduksi di Indonesia.

Pada tanggal 08 Januari 2010  pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, serta mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Biaya Promosi Dan Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Dengan tidak berlakunya PMK Nomor 104/PMK.03/2009 dapat dikatakan hal sebagai berikut : i) tidak berlaku pula pembatasan besarnya biaya promosi pertahun yang wajar untuk dibiayakan, ii) semua mata rantai industri rokok dan industri farmasi baik produsen maupun distributor utama atau importir selain importir tunggal dapat membebankan biaya promosi dalam laporan keuangan setiap tahunnya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 tanggal 08 Januari mengatur secara umum batasan dan kriteria biaya promosi semua kelompok industri dan menetapkan syarat administratif agar biaya promosi dapat diakui secara fiscal yaitu dengan menyerahkan daftar nominatif ke Kantor Pelayanan Pajak berbarengan saat WP akan melaporkan SPT Tahunan Badan dalam format laporan yang sudah ditentukan.

Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan, dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan yang meliputi biaya periklanan dimedia elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya, biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru, dan/atau biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Tidak termasuk biaya promosi adalah segala pemberian uang/pasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak yang tidak terkait dengan kegiatan promosi dan biaya promosi untuk mendapatkan memelihara, managih penghasilan yang dikenakan pajak secara final.

Penutup

  • Syarat penting agar biaya promosi dapat diakui adalah Wajib pajak harus membuat daftar nominatif biaya promosi dalam daftar tersendiri yang melengkapi pelaporan SPT Tahunan Badan,
  • Wajib Pajak wajib memotong PPh Pasal 21/PPh Pasal 23 apabila terdapat bagian dari biaya promosi yang dikeluarkan menjadi penghasilan bagi pihak ketiga.

1 Komentar

Filed under Tax Looks

PPh Pasal 21 WP Penerima Pensiun

Pembayaran uang manfaat pensiun dan sejenisnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dianggap sebagai pembayaran sekaligus yang mendapat perlakuan tarif PPh khusus yang relatif lebih rendah dari tarif Pasal 17 KUP. Dalam tulisan terdahulu Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) penerima penghasilan dapat dikelompokan menjadi : a) pegawai, b) penerima pensiun, c) bukan pegawai dan d) peserta kegiatan, termasuk kelompok WP OP penerima pensiun adalah penerima pesangon, tunjangan hari tua, jaminan hari tua dan pembayaran sejenisnya. Wajib Pajak penerima pensiun menerima penghasilan berupa:

  1. Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;
  2. Uang Manfaat Pensiun;
  3. Uang Tunjangan Hari Tua (THT);
  4. Uang Jaminan Hari Tua (JHT).

pemberian uang pesangon, UMP, uang THT, uang JHT dilaksanakan langsung oleh pemberi kerja atau melalui pihak ketiga yaitu: Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, badan  penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lainnya yang sejenis. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Badan Usaha yang Wajib Memungut PPh Pasal 22

Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah :

  1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
  2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
  3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4; Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Pemeriksaan Objek Pajak PPh Pasal 23

Seringkali terjadi dalam menghadapi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak dihadapkan dengan sejumlah koreksi atas pengeluaran yang menurut pemeriksa pajak adalah objek pajak PPh Pasal 23 sedangkan menurut Wajib Pajak pengeluaran tersebut bukan Objek Pajak. Kesalahpahaman ini tidak akan terjadi apabila Wajib Pajak telah mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 23.

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nila Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks