Tag Archives: Pembatalan Pajak

Imbalan Bunga Berdasarkan Pasal 27A UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP

Ketentuan Pasal 27A ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP memasukan SKPN dan SKPLB sebagai produk hukum yang dapat memperoleh imbalan bunga, namun benarkah demikian adanya?  berikut bunyi Pasal 27A ayat (1) KUP :

“Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan…”

Jawaban atas pertanyaan diatas adalah terletak pada prase kalimat : “..selama pajak yang masih harus dibayar..” dan pada prase kalimat : “..yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak..” sekarang mungkinkah suatu SKPN dan SKPLB mempunyai sisa pajak yang masih harus dibayar..? jawabannya tentu saja tidak. Baca lebih lanjut

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Permohonan Pembatalan SKP Dari Hasil Pemeriksaan Tanpa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Atau Pembahasan Akhir berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf d UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP

Apabila suatu waktu anda, sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, atau perusahaan anda sedang menjalani pemeriksaan pajak oleh kantor pelayanan pajak, namun secara mendadak tiba-tiba mendapatkan surat ketetapan pajak (SKP), tanpa terlebih dahulu mendapatkan pemberitahuan berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau tidak melaksanakan pembahasan akhir dengan tim pemeriksa pajak, maka atas SKP tersebut dapat diminta untuk dibatalkan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP jo Pasal 18 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 80 Tahun 2007 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagai berikut : Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Tax Looks

Mengenal Prosedur Baru Dalam Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan STP  berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c dan Permohonan Pembatalan SKP Dari Hasil Pemeriksaan tanpa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf d UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP adalah merupakan pemisahan dari ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dari UU No 16 Tahun 2000 tentang KUP, hal ini bisa kita lihat dari perubahan bunyi ketentuan Pasal 36 Ayat (1) tersebut yaitu :

Semula bunyi :

“Pasal 36 Ayat (1) huruf b UU KUP No. 16 Tahun 2000

(1)   Direktur Jenderal Pajak dapat :

……………….

b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

……………….”

Menjadi berbunyi

“Pasal 36 Ayat (1) huruf b UU KUP No. 28 Tahun 2007

(1)   Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

————–

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

————–”

Ada dua hal yang berubah pertama Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Tax Looks

Pertimbangan Dalam Menentukan Pilihan Antara Keberatan Pajak Atau Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak

Tulisan ini kelanjutan dari artikel terdahulu mengenai berjudul Tips mengajukan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi pajak dan artikel berjudul Proses keberatan pajak, pada kesempatan kali ini penulis akan mengemukakan tips lainnya sehubungan dengan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar serta kaitannya dengan pertimbangan untuk menentukan pilihan antara keberatan atau pembatalan ketetapan pajak. Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Tax Looks