Tag Archives: PBB

Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Bagi masyarakat yang tertimpa bencana alam dan kejadian yang tidak diharapkan seperti gempa, kekeringan, angin topan, kebakaran, terserang wabah hama tanaman, tsunami dan lain-lain, berhak untuk mendapatkan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan 100 % dengan mengajukan permohonan pengurangan PBB ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat secara perseorangan maupun secara kolektif.
Pengurangan PBB berbeda dengan keberatan PBB, pengurangan PBB tidak berkaitan dengan perselisihan luas Objek Pajak, perselisihan nilai rupiah dalam NJOP atau perbedaan pemahaman peraturan perundang-undangan, Pengurangan PBB hanya berkaitan dengan kondisi yang terjadi/menimpa terhadap Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak yang disebabkan oleh kondisi Subjek Pajak itu sendiri maupun disebabkan bencana alam atau kondisi lain yang tidak diharapkan yang menimpa Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak dalam tahun pajak yang dimintakan pengurangan PBB. Baca lebih lanjut

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang paling dikenal oleh setiap lapisan masyarakat dari pelosok desa sampai ke kota besar, hampir semua orang tahu apa itu PBB dan sebagaimana halnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam PBB terdapat pula ketentuan yang mengatur perihal pengajuan keberatan PBB, pengurangan PBB,  dan  pengurangan sanksi PBB dan BPHTB.

Ketentuan perundangan-undangan perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, terpisah dari ketentuan UU KUP kecuali hal-hal yang tidak diatur dalam UU PBB maka ketentuan formal akan mengikuti ketentuan dalam UU KUP. Pasal 23 UU PBB berbunyi : “Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturan perundang-undangan lainnya”. Baca lebih lanjut

2 Komentar

Filed under Tax Looks