Tag Archives: Pajak

Berbagai Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

Apakah Pajak Masukan itu? Pajak Masukan dapat dijelaskan secara sederhana sebagai Pajak Pertambahan Nilai yang harus Wajib Pajak bayar saat mendapatkan/memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Istilah Pajak Masukan sangat erat kaitannya dari mekanisme pemungutan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Metode pengkreditan Pajak Masukan berkaitan dengan salah satu prinsip pengenaan PPN, yaitu PPN pada hakikatnya hanya dikenakan pada perubahan nilai tambah dari BKP dan/atau JKP dalam setiap tingkatan rantai produksi dan distribusi dari BKP dan/atau JKP tersebut, dan hakekatnya penanggung terakhir dari beban Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumen akhir. Berdasarkan Pasal 1 UU PPN definisi Pajak Masukan adalah :

”Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak”

Mengingat pengenaan PPN hanya atas nilai tambah dan penanggung beban pajak yang sesungguhnya adalah konsumen akhir, maka dalam setiap rantai produksi dan distribusi BKP atau JKP berlaku mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran yang dihitung per masa pajak dengan hasil akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU PPN sebagai berikut :

  • Pasal 9 ayat (3) : ”Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak”.
  • Pasal 9 ayat (4) : ”Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya”.

mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran menjadikan produsen dan distributor hanya Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (tulisan ke-2)

Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak menjadi sarana bagi Wajib Pajak untuk memperoleh kembali dana yang telah terlanjur dibayarkan, namun berlebih, dalam waktu yang relatif singkat yaitu satu bulan.

Terjadinya Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai

Kelebihan Pajak terjadi apabila terdapat :

  1. Kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c) Undang-Undang PPN; atau
  2. Kelebihan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang PPN, dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.

Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak

Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu, Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pengusaha Kena Pajak mengajukan permintaan pengembalian kelebihan pajak yaitu dengan mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (restitusi)” pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar, atau dengan cara membuat surat permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitus) dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak. Surat permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya” demikian bunyi Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menjelaskan secara umum kondisi yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Restitusi atau pengembalian kelebihan kelebihan pajak adalah hak bagi Wajib Pajak manakala berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terbukti ada kelebihan pembayaran pajak. Keputusan yang menetapkan adanya kelebihan pembayaran pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa adalah wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status pembayaran pajak dari Pengusaha Kena Pajak.

Dalam rangka pengembalian kelebihan pajak Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan fasilitas pembayaran pendahuluan kelebihan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilaksanakan tanpa melalui proses pemeriksaan. Sehingga dalam rangka pengembalian kelebihan pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat dibedakan menjadi :

  1. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN;
  2. Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 C Undang-Undang KUP;
  3. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP; dan
  4. Pengusahan Kena Pajak selain telah disebut diatas

Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada nomor 1, 2 dan 3 pemerintah memberikan fasiltas pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa melalui proses pemeriksaan, cukup melalui proses penelitian. Setelah proses penelitian selesai Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak untuk Wajib Pajak Tertentu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010, proses pengembalian kelebihan pajak harus selesai dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap.

Kepada Pengusaha Kena Pajak selain termasuk dalam tiga kriteria pertama, pengembalian kelebihan pajak diberikan setelah melalui proses pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan selesai Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Proses pemeriksaan harus sudah selesai dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Pengusaha Kena Pajak Gagal Produksi

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak yang berstatus PKP wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM atas setiap penyerahan dan perolehan BKP dan/atau JKP.

Pengusaha Kena Pajak yang melaksanakan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada PKP lain atau melakukan ekspor BKP dan/atau JKP, wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN, faktur pajak yang diterbitkan oleh Wajib Pajak dalam hal ini dikenal sebagai Faktur Pajak Keluaran (PK). Selanjutnya apabila Wajib Pajak sebagai PKP melakukan pembelian/memperoleh BKP dan/atau JKP dari PKP lain atau melakukan impor BKP dan/atau JKP, maka Wajib Pajak tersebut wajib melunasi PPN yang terutang dan kepadanya akan diberikan faktur pajak yang dalam hal dikenal sebagai Faktur Pajak Masukan (PM).

Mekanisme pembayaran dan pelaporan PPN adalah dengan cara menjumlahkan PK dan PM pada suatu masa pajak yang sama (bulan yang sama) untuk kemudian mengkurangkan PK dengan PM (fungsi PM sebagai kredit pajak), apabila PK lebih besar maka timbul PPN kurang bayar sebaliknya apabila PM lebih besar maka PPN pada masa tersebut menjadi lebih bayar. Kelebihan PPN pada suatu masa dapat dimintakan pengembalian (restitusi) atau dapat juga dikompesasikan ke masa pajak yang akan datang.

Pada dasarnya Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama, yang artinya pengeluaran WP untuk membeli BKP dan/atau JKP harus ada hubungannya dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh WP tersebut. Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, Pajak Masukan (PM) atas perolehan dan/atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan dengan ketentuan PM tersebut bukan atas perolehan BKP selain barang modal dan tidak mengalami gagal produksi sebagaimana dimaksudkan Pasal 9 ayat (6a) UU PPN. Berikut  bunyi pasal 9 ayat (2a) dan ayat (6a) : Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Tax Looks

Daftar Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2)_PPh Final

No Urut Penghasilan Tarif

%

Ketentuan Berlaku
1 Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI  dan Jasa Giro**** 20 Pasal 4 (2) a UU PPh  jo PP 131 Nomor Tahun 2000 Jo KMK 51/KMK.04/2001
2 bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi^ 10 Pasal 4(2) a  dan Pasal 17 (7) Jo PP No.15 Tahun 2009
3 bunga obligasi ^^^

(adalah surat utang dan SUN yang lebih dari 12 bulan) :

Pasal 4 (2) a UU PPh  jo PP Nomor 16 Tahun 2009
3a. bunga dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT 15 s.d.a
3b. bunga dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak LN Non BUT seusai P3B 20 s.d.a
3c. diskonto dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT* 15 s.d.a
3d. Diskonto dari Obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak LN Non BUT sesuai P3B* 20 s.d.a
3e. diskonto dari Obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT** 15 s.d.a
3f. diskonto dari Obligasi tanpa bunga bagi Wajib Pajak LN Non BUT sesuai P3B** 20 s.d.a
3g. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 s.d 2010 0 s.d.a
3h. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2011 s.d. tahun 2013 5 s.d.a
3i. bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014 dst 15 s.d.a
4 Deviden yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 10 Pasal 17 (2c)  dan Pasal 4 (2) UU PPh
5 hadiah undian 25 Pasal 4 (2) b UU PPh  Jo  PP No. 132 Tahun 2000
6 transaksi derivatif berupa kontrak

berjangka yang diperdagangkan di bursa***

2.5 Pasal 4 (2) c UU PPh  jo PP Nomor 17 Tahun 2009
7a Transaksi penjualan saham pendiri 0.5 PP Nomor 14 Tahun 1997 Jo KMK 282/KMK.04/1997 Jo SE – 15/PJ.42/1997 dan SE 06/PJ.4/1997
7b Transaksi penjualan bukan saham pendiri 0.1 s.d.a.
8 Jasa Konstruksi Pasal 4 (2) c UU PPh Jo PP No. 51 Tahun 2008 Jo PP No. 40 Tahun 2009
8a. Pelaksana JK sertifikasi kecil 2 s.d.a.
8b. Pelaksana JK tanpa sertifikasi 4 s.d.a.
8c. Pelaksana JK sertifikasi sedang dan besar 3 s.d.a.
8d. Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK bersertifikasi usaha 4 s.d.a.
8e. Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK tanpa bersertifikasi usaha 6 s.d.a.
9 Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 jo PP No. 05 Tahun 2002
10a. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate)^* 5 Pasal 4 (2) d UU PPh Jo PP No. 71 Thn 2008
10b. Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan 1 s.d.a.
11 transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura^^ 0.1 PP Nomor 4 Tahun 1995

*  dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak

termasuk bunga berjalan

* * dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi

*** dari margin awal

****Kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan pemilikan rumah RSS, tabungan atau deposito dibawah rp 7.500.000,-

^    kecuali bunga Rp 240.000,- perbulan ke bawah tidak dikena PPh

^*  kecuali pengalihan oleh Wajib Pajak OP yang berpenghasilan dibawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari Rp 60.000.000,- , penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus; hibah, warisan.

^^  dengan sarat perusahaan pasangannya tidak terdaftar dibursa efek, dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan Pajak Penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

^^^ Kecuali bunga dan/atau diskonto yang diterima oleh dana pensiun dan bank, baik bank DN atau perwakilan bank LN di DN PPh-nya tidak final

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Beberapa kemudahan pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25

Kewajiban Wajib Pajak untuk menyetor dan melaporkan angsuran pajak penghasilan Pasal 25 dalam setiap bulannya sudah pasti sedikit banyak akan menyita waktu dan tenaga dari Wajib Pajak, hal demikian terbukti dengan masih adanya Wajib Pajak yang tidak atau terlambat melaporkan SPT masa PPh Pasal 25-nya. Kelalaian dalam melaksanakan penyetoran dan pelaporan mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas pokok pajak dan sanksinya. Sanksi perpajakan berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (2a) -dalam hal pelaporan yang terlambat, atau Pasal 14 ayat (3) – dalam hal tidak atau kurang setor,  adalah berupa sanksi denda sebesar Rp 100.000,- dan sanksi bunga sebesar 2% dikali jumlah bulan keterlambatan dikali pajak yang harus dibayar.

SPT Masa PPh Batas akhir bayar  dan lapor Sanksi Denda Sanksi Bunga
Pasal 25 Bayar tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, untuk lapor tanggal 20 (dua puluh) setelah akhir Masa Pajak Rp 100.000,- 2% X Jumlah bulan keterlambatan X pajak terutang

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,- sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) KUP tidak dilakukan terhadap:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang beriaku;
  6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
  8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

dan berdasarkan  Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/PMK.03/2007 Tentang Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan, yang dimaksud Wajib Pajak lain adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan antara lain:

  1. kerusuhan massal;
  2. kebakaran;
  3. ledakan bom atau aksi terorisme;
  4. perang antarsuku; atau
  5. kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

Beberapa dari kriteria tersebut diatas merupakan kriteria WP berstatus Non Efektif.

Beberapa kemudahan

Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Besaran Biaya Promosi yang Wajar

Besarnya biaya promosi yang wajar berdasarkan peraturan perpajakan menjadi lebih pasti (namun kembali menjadi lebih normatif setelah peraturan ini dicabut kembali dengan PMK No. 02 tahun 2010) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Biaya Promosi Dan Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, yang secara khusus mengatur besaran biaya promosi yang dapat dijadikan biaya bagi industri rokok dan farmasi setiap tahunnya dengan ikhtisar ketentuan sebagai berikut :

Industri Rokok
Omzet ≤ Rp 500 miliar 3% dari omzet atau maksimal Rp 10 Milyar
Omzet > 500 Miliar ≤ 5 triliun 2% dari omzet atau maksimal Rp 30 Milyar
< 5 triliun 1% dari omzet atau maksimal Rp 100 Milyar

untuk industri farmasi biaya promosi pertahun ditetapkan sebesar 2% dari omzet atau maksimal 25 miliar. Biaya promosi berdasarkan PMK ini hanya dapat dibiayakan oleh salah satu dari rantai produksi industri rokok atau industri farmasi yaitu produsen atau distributor utama atau importir tunggal adalam hal barang tidak diproduksi di Indonesia.

Pada tanggal 08 Januari 2010  pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, serta mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Biaya Promosi Dan Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Dengan tidak berlakunya PMK Nomor 104/PMK.03/2009 dapat dikatakan hal sebagai berikut : i) tidak berlaku pula pembatasan besarnya biaya promosi pertahun yang wajar untuk dibiayakan, ii) semua mata rantai industri rokok dan industri farmasi baik produsen maupun distributor utama atau importir selain importir tunggal dapat membebankan biaya promosi dalam laporan keuangan setiap tahunnya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 tanggal 08 Januari mengatur secara umum batasan dan kriteria biaya promosi semua kelompok industri dan menetapkan syarat administratif agar biaya promosi dapat diakui secara fiscal yaitu dengan menyerahkan daftar nominatif ke Kantor Pelayanan Pajak berbarengan saat WP akan melaporkan SPT Tahunan Badan dalam format laporan yang sudah ditentukan.

Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan, dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan yang meliputi biaya periklanan dimedia elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya, biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru, dan/atau biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Tidak termasuk biaya promosi adalah segala pemberian uang/pasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak yang tidak terkait dengan kegiatan promosi dan biaya promosi untuk mendapatkan memelihara, managih penghasilan yang dikenakan pajak secara final.

Penutup

  • Syarat penting agar biaya promosi dapat diakui adalah Wajib pajak harus membuat daftar nominatif biaya promosi dalam daftar tersendiri yang melengkapi pelaporan SPT Tahunan Badan,
  • Wajib Pajak wajib memotong PPh Pasal 21/PPh Pasal 23 apabila terdapat bagian dari biaya promosi yang dikeluarkan menjadi penghasilan bagi pihak ketiga.

1 Komentar

Filed under Tax Looks