Tag Archives: Lelang

Penyitaan Piutang Wajib Pajak

Melanjutkan tulisan perihal penagihan pajak, penagihan pajak aktif dapat dilakukan apabila setelah 2 X 24 jam dari penerbitan Surat Paksa Wajib Pajak atau penanggung pajak belum melunasi hutang pajaknya. Salah satu tindakan adalah melakukan penyitaan asset dari Wajib Pajak atau penanggung pajak yang antara lain salah satu jenis asset yang dapat disita adalah piutang WP ke pihak ketiga. Piutang adalah harta kekayaan yang merupakan hak Penanggung Pajak yang berada pada pihak lain yang dapat dilakukan penyitaan guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak.

Teknis penyitaan mirip dengan penyitaan atas asset berupa rekening di bank, apabila atas rekening di bank sebelum dilakukan penyitaan terlebih dahulu juru sita melaksanakan pemblokiran, maka pada proses penyitaan piutang seorang juru sita terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan kepada Penanggung Pajak bahwa Piutang Penanggung Pajak pada satu atau beberapa debitur akan disita dan digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Apabila setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, Juru Sita dapat melaksanaan sita atas piutang WP tersebut. Pelaksanaan sita adalah sebagai berikut:

  1. Jurusita Pajak melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah Piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  2. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  3. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada  Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang;
  4. Dalam Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha atau tempat  kedudukannya, atau Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dan Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan Piutang yang telah disita, dilakukan dengan cara:

  1. Dijual oleh Pejabat kepada pembeli; atau
  2. Disetor langsung oleh pihak yang berkewajiban membayar utang ke Kas Negara.

(bersambung)

Sumber:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/Kmk.03/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Blokir dan Penyitaan Harta Penanggung Pajak

Adanya ketentuan tanggung renteng untuk melunasi hutang pajak menjadikan harta pribadi dari penangung pajak/pengurus perusahaan bagian dari objek sita, sehingga apabila Wajib Pajak nyata-nyata tidak dapat melunasi hutang pajaknya, harta pribadi dari penanggung pajak/pengurus dapat disita untuk melunasi utang pajak dari Wajib Pajak.

Jenis harta yang menjadi objek sita adalah harta bergerak dan harta tidak bergerak. Prioritas penyitaan adalah harta bergerak, bila nilai harta bergerak tidak mencukupi hutang pajak, penyitaan beralih ke harta tidak bergerak. Harta bergerak dapat meliputi kendaraaan bermotor, uang tunai, rekening koran, giro, tabungan, deposito, komputer, piutang, penyertaan saham, surat berharga, dll. Harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan.

Apabila harta bergerak dalam bentuk rekening koran, tabungan, deposito, giro dan simpanan yang lazim dalam praktek perbankan, proses penyitaan harus didahului: i) pemblokiran rekening dan ii) mengetahui jumlah/nilai dari rekening dan simpanan di bank. Berdasarkan bunyi lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-109/PJ./2007 juru sita dalam melaksanakan pemblokiran rekening tidak lagi perlu mengetahui nomor rekening giro atau tabungan dari penanggung pajak karena permintaan pemblokiran dibuat secara umum meliputi seluruh bentuk simpanan dari penanggung pajak yang ada di bank. Selanjutnya pimpinan dari bank yang akan menentukan asset dari penanggung pajak yang akan diblokir. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks