Tag Archives: Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

Transfer Pricing : Langkah Langkah Menerapkan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha

’Pada umumnya pengusaha, dalam menetapkan harga transfer, tidak memiliki kebijakan harga transfer yang standar sesuai dengan guidance dari OECD. Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek usaha semua kebijakan penetapan harga jual ataupun beli cenderung ditetapkan oleh perusahaan afiliasi di manca negara sebagai pemegang saham dominan”

Langkah Langkah Menerapkan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha

Konon kabarnya terdapat beberapa perusahaan multi nasional yang melakukan praktek transfer harga yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan kelaziman usaha, sehingga bisa terjadi sebuah perusahaan yang telah berdiri lebih dari lima tahun selalu menderita rugi fiscal tapi tetap bisa eksis beroperasi sampai dengan saat ini.

Tidak adanya kebijakan harga transfer yang jelas yang dipakai pengusaha (baca Wajib Pajak) bisa mengakibatkan terjadinya koreksi fiscal oleh pemeriksa pajak, yang kemudian akan berujung ke pengajuan Keberatan dan dilanjutkan ke pengajuan Banding di Pengadilan Pajak. Kebijakan Transfer Pricing yang dipakai oleh aparat perpajakan adalah mengacu kepada kebijakan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor Per-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yang juga sesuai dengan  Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations yang diterbitkan oleh Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD).

Kebijakan harga transfer yang disarankan adalah :

  1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen comparable uncontrolled price (CUP) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding;
  2. Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar;
  3. Metode biaya-plus (cost plus methode / CPM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
  4. Metode pembagian laba (profit split method / PSM) adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis laba transaksional (transactional profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai HubunganIstimewa;
  5. Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

Pengusaha dapat memilih salah satu metode harga transfer yang paling sesuai dengan kondisi usahanya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan harga transfer yang wajar ketika melakukan transaksi dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

  1. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding ;
  2. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ;
  3. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa ; dan
  4. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Dalam melaksanakan analisis kesebandingan antara data pembanding dari transaksi yang independen dengan data transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa harus memperhatikan faktor-faktor sbb:

Bersambung..

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

Prolog

Mr. Badu adalah seorang pengusaha sukses dibidang industri komponen komputer. Seluruh hasil produknya ia ekspor ke luar negeri. Dikarenakan sifat produknya yang sangat rentan kerusakan, saat pengiriman barang ke konsumen di luar negeri kadangkala terjadilah kerusakan pada produknya. Produk yang rusak tersebut sebagian sudah tidak dapat diselamatkan lagi, namun sebagian masih bisa diperbaiki. Dengan pertimbangan efisiensi biaya, produk tersebut tidak dikembalikan ke Mr. Badu di Indonesia, namun langsung diperbaiki oleh pembeli dengan perjanjian seluruh biaya perbaikan ditanggung dan ditagihkan oleh pembeli di luar negeri ke perusahaan Mr. Badu di Indonesia.

Selain seorang pengusaha yang sukses, Mr. Badu pun ternyata sangat memperhatikan aspek perpajakan dari kegiatan usahanya, nah atas jasa perbaikan yang dia terima tersebut wajibkah ia membayar PPN atas pemanfataan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ?

Senada dengan cerita diatas, Ny. Badu berencana membuat sebuah gedung yang tidak terlalu besar namun cukup untuk menampung sekitar 200 orang sahabat-sahabatnya, yang secara rutin dia undang dalam rangka arisan dan refresing bersama. Gedung yang dia idamkan harus berdesain eropah dengan taman bergaya inggris yang asri. Oleh karena itu ia meminta jasa seorang arsitek dan seorang ahli pertamanan dari inggris untuk membuat rancangan gedung sekaligus taman yang ia idamkan. Untuk alasan efisensi semua pekerjaan perancangan dilakukan di luar negeri, atas jasa perancangan ini haruskan Ny. Badu memungut PPN? perlu diketahui Ny. Badu adalah bukan Pengusaha Kena Pajak. Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Tax Looks