Tag Archives: Gugatan

Persyaratan Formal Gugatan dan Banding Perpajakan di Pengadilan Pajak

“Bagi Wajib Pajak yang akan mengajukan banding atau gugatan ke Pengasilan Pajak kira-kira persyaratan inilah yang menjadi pedoman (di Direktorat Jenderal Pajak) yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak

Persyaratan Formal Gugatan

  1. Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
  2. Gugatan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat atau dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan pajak,
  3. Terhadap 1 (satu) objek gugatan diajukan 1 (satu) surat gugatan,
  4. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal terima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan gugatan,
  5. Bersama surat gugatan dilampirkan salinan dokumen yang digugat,
  6. Surat gugatan ditanda tangani oleh pemohon gugatan atau kuasanya yang dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Persyaratan Formal Banding

  1. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
  2. Banding dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan dibanding,
  3. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding,
  4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal terima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan banding,
  5. Bersama surat banding dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding
  6. Bersama surat banding dilampirkan bukti pembayaran 50% atas pajak yang terutang (khusus berlaku untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya saja),
  7. Pada surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (berlaku khusus untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya saja),
  8. Surat banding ditanda tangani oleh pemohon banding atau kuasanya dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Sumber :

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ./2010 tentang Prosedur Penanganan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan Persiapan Menghadiri Persidangan Banding atau Gugatan di Pengadilan Pajak

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Imbalan Bunga bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak akan mendapatkan imbalan bunga dalam hal sebagai berikut :

  1. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP;
  2. Keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP;
  3. Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP;
  4. Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP;
  5. Kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang KUP; atau
  6. Kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga Pasal 19 ayat (1) karena Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP.

Dari sekian banyak hal yang dapat menyebabkan imbalan bunga, ternyata ada sesuatu yang menurut penulis menarik untuk didalami atau sekedar diketahui yaitu ketentuan imbalan bunga bagi Wajib Pajak dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP, menurut penulis cukup menarik untuk diketahui, karena ternyata tidak semua Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya bisa mendapat imbalan bunga, walaupun Wajib Pajak sebelum pengajuan keberatan/banding telah melunasi jumlah pajak yang harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah dalam hal putusan keberatan/banding apakah sebenarnya imbalan bunga dapat diberikan? Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Imbalan Bunga Berdasarkan Pasal 27A UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP

Ketentuan Pasal 27A ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP memasukan SKPN dan SKPLB sebagai produk hukum yang dapat memperoleh imbalan bunga, namun benarkah demikian adanya?  berikut bunyi Pasal 27A ayat (1) KUP :

“Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan…”

Jawaban atas pertanyaan diatas adalah terletak pada prase kalimat : “..selama pajak yang masih harus dibayar..” dan pada prase kalimat : “..yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak..” sekarang mungkinkah suatu SKPN dan SKPLB mempunyai sisa pajak yang masih harus dibayar..? jawabannya tentu saja tidak. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Proses Keberatan (artikel kedua)

Pembukaan

Perubahan dan penyempurnaan senantiasa menjadi bagian dari dinamika upaya pengumpulan dana pembangunan (pajak) oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan bagian dari upaya penyempurnaan tersebut adalah berubahnya berbagai ketentuan perpajakan termasuk ketentuan yang berkaitan dengan proses pengajuan keberatan. Tulisan tentang proses keberatan kali ini adalah kelanjutan dari tulisan terdahulu dengan judul yang sama, latar belakang penulisan artikel ini adalah dikarenakan terbitnya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-203/PJ./2009 Tanggal 13 Agustus 2009 Tentang Tertib Administrasi Dalam Proses Keberatan, Banding dan Gugatan yang memberikan gambaran lebih jelas perihal persyaratan dan tertib adminstrasi dalam pengajuan keberatan.  Artikel proses keberatan ini akan dibahas persyaratan pengajuan keberatan, beberapa langkah alternatif selanjutnya setelah proses keberatan ditolak atau dicabut sendiri oleh Wajib Pajak dan berbagai ketentuan penting dalam proses keberatan secara menyeluruh.

  Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Tax Looks

G u g a t a n : Pengertian, Definisi, Persyaratan dan Perbedaannya Dengan Pengajuan Banding

Bagi Wajib Pajak yang hendak mencari upaya hukum ke Pengadilan Pajak dalam rangka menangani masalah dibidang perpajakan, baginya terdapat dua pilihan yaitu mengajukan banding atau mengajukan gugatan. Namun sebelum melangkah lebih jauh ada beberapa hal yang sebaiknya diketahui oleh Wajib Pajak terkait dengan fungsi dan prosedur dari banding dan gugatan tersebut.

Pada tulisan terdahulu telah dibahas perihal tujuan, definisi dan persyaratan dari banding dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas perihal gugatan; apakah fungsi dari gugatan? apa bedanya dengan banding?  adakah persyaratan yang harus diperhatikan sebelum mengajukan gugatan? dsb. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

B a n d i n g : Tujuan, Definisi Dan Persyaratannya

Istilah “Banding” sering dijumpai dalam dunia perpajakan, namun apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan tindakan banding dalam kontek perpajakan? sebagai ilustrasi apabila Wajib Pajak telah selesai menjalani pemeriksaan perpajakan untuk tahun atau masa pajak tertentu, maka sebagai hasil dari pemeriksaan atas tahun atau masa pajak yang diperiksa akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan STP. SKP dapat berupa SKPN, SKPLB, SKPKB atau SKPKBT.

Apabila Wajib Pajak berpendapat/merasa tidak setuju atas SKP hasil pemeriksaan pajak tersebut, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP Wajib Pajak dapat diajukan Keberatan (lihat artikel Proses Keberatan), selanjutnya atas SKP yang diajukan keberatan Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Tax Looks