Besaran Biaya Promosi yang Wajar

Besarnya biaya promosi yang wajar berdasarkan peraturan perpajakan menjadi lebih pasti (namun kembali menjadi lebih normatif setelah peraturan ini dicabut kembali dengan PMK No. 02 tahun 2010) dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Biaya Promosi Dan Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, yang secara khusus mengatur besaran biaya promosi yang dapat dijadikan biaya bagi industri rokok dan farmasi setiap tahunnya dengan ikhtisar ketentuan sebagai berikut :

Industri Rokok
Omzet ≤ Rp 500 miliar 3% dari omzet atau maksimal Rp 10 Milyar
Omzet > 500 Miliar ≤ 5 triliun 2% dari omzet atau maksimal Rp 30 Milyar
< 5 triliun 1% dari omzet atau maksimal Rp 100 Milyar

untuk industri farmasi biaya promosi pertahun ditetapkan sebesar 2% dari omzet atau maksimal 25 miliar. Biaya promosi berdasarkan PMK ini hanya dapat dibiayakan oleh salah satu dari rantai produksi industri rokok atau industri farmasi yaitu produsen atau distributor utama atau importir tunggal adalam hal barang tidak diproduksi di Indonesia.

Pada tanggal 08 Januari 2010  pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, serta mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Biaya Promosi Dan Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Dengan tidak berlakunya PMK Nomor 104/PMK.03/2009 dapat dikatakan hal sebagai berikut : i) tidak berlaku pula pembatasan besarnya biaya promosi pertahun yang wajar untuk dibiayakan, ii) semua mata rantai industri rokok dan industri farmasi baik produsen maupun distributor utama atau importir selain importir tunggal dapat membebankan biaya promosi dalam laporan keuangan setiap tahunnya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/PMK.03/2010 tanggal 08 Januari mengatur secara umum batasan dan kriteria biaya promosi semua kelompok industri dan menetapkan syarat administratif agar biaya promosi dapat diakui secara fiscal yaitu dengan menyerahkan daftar nominatif ke Kantor Pelayanan Pajak berbarengan saat WP akan melaporkan SPT Tahunan Badan dalam format laporan yang sudah ditentukan.

Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan, dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan yang meliputi biaya periklanan dimedia elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya, biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru, dan/atau biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Tidak termasuk biaya promosi adalah segala pemberian uang/pasilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pihak yang tidak terkait dengan kegiatan promosi dan biaya promosi untuk mendapatkan memelihara, managih penghasilan yang dikenakan pajak secara final.

Penutup

  • Syarat penting agar biaya promosi dapat diakui adalah Wajib pajak harus membuat daftar nominatif biaya promosi dalam daftar tersendiri yang melengkapi pelaporan SPT Tahunan Badan,
  • Wajib Pajak wajib memotong PPh Pasal 21/PPh Pasal 23 apabila terdapat bagian dari biaya promosi yang dikeluarkan menjadi penghasilan bagi pihak ketiga.

1 Komentar

Filed under Tax Looks

One response to “Besaran Biaya Promosi yang Wajar

  1. Blog yang bagus…lebih banyak menulis ya🙂
    http://mobil88.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s