Penyitaan Piutang Wajib Pajak

Melanjutkan tulisan perihal penagihan pajak, penagihan pajak aktif dapat dilakukan apabila setelah 2 X 24 jam dari penerbitan Surat Paksa Wajib Pajak atau penanggung pajak belum melunasi hutang pajaknya. Salah satu tindakan adalah melakukan penyitaan asset dari Wajib Pajak atau penanggung pajak yang antara lain salah satu jenis asset yang dapat disita adalah piutang WP ke pihak ketiga. Piutang adalah harta kekayaan yang merupakan hak Penanggung Pajak yang berada pada pihak lain yang dapat dilakukan penyitaan guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak.

Teknis penyitaan mirip dengan penyitaan atas asset berupa rekening di bank, apabila atas rekening di bank sebelum dilakukan penyitaan terlebih dahulu juru sita melaksanakan pemblokiran, maka pada proses penyitaan piutang seorang juru sita terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan kepada Penanggung Pajak bahwa Piutang Penanggung Pajak pada satu atau beberapa debitur akan disita dan digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Apabila setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, Juru Sita dapat melaksanaan sita atas piutang WP tersebut. Pelaksanaan sita adalah sebagai berikut:

  1. Jurusita Pajak melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah Piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  2. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  3. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada  Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang;
  4. Dalam Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha atau tempat  kedudukannya, atau Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak patut diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dan Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan Piutang yang telah disita, dilakukan dengan cara:

  1. Dijual oleh Pejabat kepada pembeli; atau
  2. Disetor langsung oleh pihak yang berkewajiban membayar utang ke Kas Negara.

(bersambung)

Sumber:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/Kmk.03/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s