Pemeriksaan Objek Pajak PPh Pasal 23

Seringkali terjadi dalam menghadapi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak dihadapkan dengan sejumlah koreksi atas pengeluaran yang menurut pemeriksa pajak adalah objek pajak PPh Pasal 23 sedangkan menurut Wajib Pajak pengeluaran tersebut bukan Objek Pajak. Kesalahpahaman ini tidak akan terjadi apabila Wajib Pajak telah mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 23.

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai

Jumlah bruto dasar penganaan pajak inilah yang sering menjadi pokok sengketa antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak. Jumlah Bruto berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1)Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya tidak termasuk :

  1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja            kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa, dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;
  2. pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau material;
  3. pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis;
  4. pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

dokumen berupa kontrak kerja, daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain sebagai imbalan, faktur pembelian barang atau material, faktur tagihan dari pihak ketiga, perjanjian tertulis dll. sangat penting untuk dipersiapkan dan diarsipkan dengan baik karena diperlukan untuk mengurangkan nilai jumlah bruto yang akan menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 23. Pemeriksa pajak tidak akan mengakui nilai yang dapat dikurangkan dari jumlah bruto apabila tidak didukung oleh dokumen yang benar. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku :

  1. atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
  2. dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

artinya untuk katering jumlah bruto dihitung dari jumlah total tagihan termasuk didalamnya biaya bahan yang dibayarkan.

Imbalan dari jasa lain yang dipungut/dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto cukup beragam sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 sbb.:

  1. Jasa penilai (appraisal);
  2. Jasa aktuaris;
  3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  4. Jasa perancang (design);
  5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
  6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
  7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
  8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
  9. Jasa penebangan hutan;
  10. Jasa pengolahan limbah;
  11. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
  12. Jasa perantara dan/atau keagenan;
  13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
  14. Jasa kustodian/pemyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
  15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
  16. Jasa mixing film;
  17. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
  18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  19. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  20. Jasa maklon;
  21. Jasa penyelidikan dan keamanan;
  22. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
  23. Jasa pengepakan;
  24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
  25. Jasa pembasmian hama;
  26. Jasa kebersihan atau cleaning service;
  27. Jasa catering atau tata boga.

semoga bermanfaat

Sumber :

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008;
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 53/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009.

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s