Penerapan Dan Penyalahgunaan P3B

Persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) adalah perjanjian antara pemerintah dengan negara mitra yang bertujuan untuk mengatur pembagian hak pemajakan atas penghasilan dari negara sumber yang didapat atau diperoleh badan atau seseorang, yang berdomisili pada negara mitra yang terikat dalam perjanjian, sehingga diharapkan tidak terjadi pengenaan pajak ganda atau sebaliknya diharapkan tidak terjadi pengelakan pajak.

Kedudukan P3B dalam peraturan perundangan-undangan perpajakan adalah bersifat lex specialist, apabila seseorang atau badan yang berdomisili pada salah satu negara yang mengikatkan diri dalam P3B menerima penghasilan dari negara mitra P3B, akan dikenakan tarif pajak khusus sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tersebut yang umumnya lebih kecil dari ketentuan tarif pada peraturan perpajakan domestik. Besarnya tarif Pasal 26 UU KUP sebesar 20% dikalikan jumlah bruto penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.

Tarif PPh Pasal 26 berdasarkan P3B antara Indonesia dengan berbagai negara mitra sbb.:

NO.

COUNTRY INTEREST ROYALTIES

DEVIDEN

BRANCHPROFIT TAX
PORTFOLIO

HOLDING

1 Algeria 15% 15% 15% 15% 10%
2 Australia 10% 10%/15% 15% 15% 15%
3 Austria 10% 10% 15% 10% 12%
4 Bangladesh 10% 10% 15% 10% 10%
5 Belgium 10% 10% 15% 10% 10%
6 Brunei Darussalam 10% 15% 15% 15% 10%
7 Bulgaria 10% 10% 15% 15% 15%
8 Canada 10% 10% 15% 10% 15%
9 Czech 12,5% 12,5% 15% 10% 12,5%
10 China 10% 10% 10% 10% 10%
11 Denmark 10% 15% 20% 10% 15%
12 Egypt 15% 15% 15% 15% 15%
13 Finland 10% 10%/15% 15% 10% 15%
14 France 15% 10% 15% 10% 10%
15 Germany 10% 10%/15% 15% 10% 10%
16 Hungary 15% 15% 15% 15% N/A
17 India 10% 15% 15% 10% 10%
18 Italy 10% 10%/15% 15% 10% 12%
19 Japan 10% 10% 15% 10% 10%
20 Jordan 10% 10% 10% 10% N/A
21 Korea, Republic of 10% 15% 15% 10% 10%
22 Korea, Democratic People’s Republic of 10% 10% 10% 10% 10%
23 Kuwait 5% 20% 10% 10% 10%
24 Luxembourg 10% 12,5% 15% 10% 10%
25 Malaysia 15% 15% 15% 15% 12,5%
26 Mexico 10% 10% 10% 10% 10%
27 Mongolia 10% 10% 10% 10% 10%
28 Netherlands 10% 10% 10% 10% 10%
29 New Zealand 10% 15% 15% 15% N/A
30 Norway 10% 10%/15% 15% 15% 15%
31 Pakistan 15% 15% 15% 10% 10%
32 Philippines 15% 15%/25% 20% 15% 20%
33 Poland 10% 15% 15% 10% 10%
34 Romania 12,5% 12,5%/15 % 15% 12,5% 12,5%
35 Russia 15% 15% 15% 15% 12,5%
36 Saudi Arabia * N/A N/A N/A N/A N/A
37 Seychelles 10% 10% 10% 10% N/A
38 Singapore 10% 15% 15% 10% 15%
39 Slovak 10% 10%/15% 10% 10% 10%
40 South Africa 10% 10% 15% 10% 10%
41 Spain 10% 10% 15% 10% 10%
42 Sri Lanka 15% 15% 15% 15% Sesuai UU Domestik
43 Sudan 15% 10% 10% 10% 10%
44 Sweden 10% 10%/15% 15% 10% 15%
45 Switzerland 10% 12,5% 15% 10% 10%
46 Syria 10% 15%/20% 10% 10% 10%
47 Taipei / Taiwan 10% 10% 10% 10% 5%
48 Thailand RI = 15%THAI = 10%/25% ** 15% 20% 15% Sesuai UU Domestik
49 Tunisia 12% 15% 12% 12% 12%
50 Turkey 10% 10% 15% 10% 15%
51 UAE (United Arab Emirates) 5% 5% 10% 10% 5%
52 Ukraine 10% 10% 15% 10% 10%
53 United Kingdom 10% 10%/15% 15% 10% 10%
54 United States of America 10% 10% 15% 10% 10%
55 Uzbekistan 10% 10% 10% 10% 10%
56 Venezuela 10% 20% 15% 10% 10%
57 Vietnam 15% 15% 15% 15% 10%

Keterangan :

* P3B antara Indonesia dengan Saudi Arabia hanya mengatur mengenai transportasi penerbangan dalam jalur internasional.
** Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 2 P3B RI-Thailand, terdapat pembedaan tarif atas bunga.
N/A P3B tersebut tidak mengatur mengenai Tarif PPh Pasal 26.

Berikut ini adalah pembagian hak pemajakan untuk negara sumber penghasilan dan negara tempat penerima penghasilan berdomisili atau berasal sbb.:

NO. NEGARA

PELAYARAN

PENERBANGAN

PENGHASILAN LAINNYA

1 Algeria Negara Domisili Negara Domisili Negara Sumber
2 Australia Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
3 Austria Negara Sumber dengan 50% Potongan Pajak Negara Domisili Negara Domisili
4 Bangladesh Negara Sumber dengan 50% Potongan Pajak Negara Domisili Negara Domisili
5 Belgium Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
6 Brunei Darussalam Negara Sumber dengan 50% Potongan Pajak Negara Domisili Negara Sumber
7 Bulgaria Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
8 Canada Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
9 Czech Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
10 China Negara Domisili dengan 50% Potongan Pajak Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
11 Denmark Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
12 Egypt Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
13 Finland Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
14 France Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
15 Germany Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
16 Hungary Negara Sumber dengan 50% Potongan Pajak Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
17 India Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
18 Italy Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
19 Japan Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
20 Jordan Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
21 Korea, Republic of Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
22 Korea, Democratic People’s Republic of Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/Sumber
23 Kuwait Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
24 Luxembourg Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
25 Malaysia Negara Sumber dengan 50% Potongan Pajak Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
26 Mexico Negara Domisili Negara Domisili Negara Sumber
27 Mongolia Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
28 Netherlands Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
29 New Zealand Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
30 Norway Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
31 Pakistan Negara Sumber Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
32 Philippines Negara Sumber dengan Tarif Maksimal 1,5% dari Bruto Negara Sumber dengan Tarif Maksimal 1,5% dari Bruto Negara Domisili/ Sumber
33 Poland Negara Sumber Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
34 Romania Negara Sumber dengan Tarif Maksimal 2% Negara Domisili Negara Sumber
35 Russia Negara Sumber dengan 50% Potongan Pajak Negara Domisili Negara Sumber
36 Saudi Arabia N/A Negara Domisili N/A
37 Seychelles Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
38 Singapore Negara Sumber dengan 50% Potongan Pajak Negara Domisili Negara Domisili
39 Slovak Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
40 South Africa Negara Domisili Negara Domisili Negara Sumber
41 Spain Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
42 Sri Lanka Negara Sumber dengan 50% Potongan Pajak Negara Domisili Negara Domisili
43 Sudan Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
44 Sweden Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
45 Switzerland Negara Domisili Negara Domisili N/A
46 Syria Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
47 Taipei / Taiwan Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
48 Thailand Negara Sumber dengan 50% Potongan Pajak Negara Domisili Negara Sumber
49 Tunisia Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
50 Turkey Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
51 UAE (United Arab Emirates) Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
52 Ukraine Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili
53 United Kingdom Negara Domisili Negara Domisili N/A
54 United States of America Negara Domisili Negara Domisili N/A
55 Uzbekistan Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
56 Venezuela Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber
57 Vietnam Negara Domisili Negara Domisili Negara Domisili/ Sumber

Persyaratan Penerapan Ketentuan P3B

Seseorang atau badan dapat menikmati manfaat ketentuan dalam P3B harus memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sbb.:

(1)   Pemotong/pemungut pajak harus melakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:

  1. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia,
  2. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam  P3B telah terpenuhi; dan
  3. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B.

apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka atas penghasilan yang diterima wajib dipotong/dipungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan seperti diatur dalam UU PPh dan UU KUP.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh WPLN terdapat dalam Pasal 4 Ayat (3) PER-61/PJ/2009 yaitu WPLN disyaratkan menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) ke pemotong/pemungut pajak dengan :

  1. Menggunakan formulir yang telah ditetapkan (Form DGT I, atau form DGT II untuk WPLN Bank dan WPLN yang menerima penghasilan melalui lembaga kustodian),
  2. Telah diisi oleh WPLN dengan lengkap,
  3. Form isian telah ditandatangani oleh WPLN,
  4. SKD telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B,
  5. SKD dan form DGT I/DGT II diserahkan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

apabila penyampaian form DGT I lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak yang terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B . Bila permohonan tidak dapat dipertimbangkan WPLN dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dipotong atau dipungut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemungut atau pemotong pajak terdaftar.

Penyalahgunaan P3B

Bentuk penyalahgunaan yang P3B yang dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf c PER-61/PJ/2009 adalah atur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-62/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan P3B Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c sebagai berikut:

Penyalahgunaan P3B dapat terjadi dalam hal:

  1. Transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi dilakukan dengan menggunakan struktur/skema sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B;
  2. Transaksi dengan struktur/skema yang format hukumnya (legal form) berbeda dengan subtansi ekonomisnya (economic substances) sedemikian rupa dengan maksud semata-mata untuk memperoleh manfaat P3B; atau
  3. Penerima penghasilan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (beneficial owner).

yang dimaksud dengan beneficial owner adalah penerima penghasilan yang bertindak bukan sebagai agen dan bukan sebagai nominee dan bukan perusahaan conduit. Nominee adalah orang atau badan yang secara hukum memiliki (legal owner) suatu harta dan/atau penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan, sedangkan perusahaan conduit adalah suatu perusahaan yang mendapat manfaat dari P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di negara lain, sementara manfaat ekonomis dari penghasilan tersebut dinikmati oleh orang-orang di negara lain yang tidak akan memperoleh manfaat dari P3B bila penghasilan tersebut diterima secara langsung.

Apabila seseorang atau badan telah diketahui menyalahgunakan ketentuan P3B, tidak diperkenankan untuk memanfaatkan ketentuan P3B lagi dan pajak penghasilan dipungut/dipotong berdasarkan ketentuan UU PPh dan UU KUP.

Kriteria Perusahaan yang tidak Dikategorikan Sebagai Perusahaan Conduit

Perusahaan tidak dianggap melakukan penyalahgunaan P3B memenuhi persyaratan sbb.:

  1. pendirian perusahaan di negara mitra P3B atau pengaturan struktur/skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B; dan
  2. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
  3. perusahaan mempunyai pegawai; dan
  4. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
  5. penerimaan yang berasal dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
  6. tidak menggunakan lebih dari 50 (lima puluh) persen dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti : bunga, royalty, atau imbalan lainnya.

persyaratan tersebut bersifat kumulatif, harus seluruhnya dipenuhi sehingga penerapan P3B dapat dilaksanakan.

Penutup

P3B dapat menjadi sarana untuk merencanakan pengeluaran beban pajak secara global, P3B banyak juga dimanfaatkan oleh sebagian WPLN badan atau perseorangan untuk menghemat beban pajak dengan cara tidak sah semata-mata hanya untuk meningkatkan keuntungan ekonomis, tindakan penyalahgunaan P3B merupakan tindakan pidana dibidang perpajakan.

Sumber :

  • PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda,
  • PER-62/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan P3B,
  • rangkuman berbagai sumber.

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s