Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Bagi masyarakat yang tertimpa bencana alam dan kejadian yang tidak diharapkan seperti gempa, kekeringan, angin topan, kebakaran, terserang wabah hama tanaman, tsunami dan lain-lain, berhak untuk mendapatkan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan 100 % dengan mengajukan permohonan pengurangan PBB ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat secara perseorangan maupun secara kolektif.
Pengurangan PBB berbeda dengan keberatan PBB, pengurangan PBB tidak berkaitan dengan perselisihan luas Objek Pajak, perselisihan nilai rupiah dalam NJOP atau perbedaan pemahaman peraturan perundang-undangan, Pengurangan PBB hanya berkaitan dengan kondisi yang terjadi/menimpa terhadap Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak yang disebabkan oleh kondisi Subjek Pajak itu sendiri maupun disebabkan bencana alam atau kondisi lain yang tidak diharapkan yang menimpa Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak dalam tahun pajak yang dimintakan pengurangan PBB.
Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, menyatakan sebagai berikut :

“Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang :

a. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
b. dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang diluar biasa”

Pasal 2 Ayat (2), Ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan menjabarkan ketentuan pasal 19 UU PBB lebih lengkap.

Wajib Pajak yang berhak mengajukan permohonan pengurangan PBB
A. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya terdiri dari :
1. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

  1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
  2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan /peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
  3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
  4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau
  5. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;

2. Wajib Pajak badan meliputi: objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

Veteran pejuang kemerdekaan berhak mendapatkan pengurangan sebanyak 75 % dari PBB terutang dan pensiunan, objek pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah/tidak mampu serta Wajib Pajak Badan yang merugi atau mengalami kesulitan likuiditas berhak mendapatkan pengurangan paling banyak 75 % dari PBB terutang.

B. Dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang diluar biasa

  1. Bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
  2. Sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

dalam hal objek pajak terkena bencana atau hal lain yang luar biasa maka atas PPB yang terutang berhak mendapatkan pengurangan sampai dengan 100 %. PPB yang terutang adalah PBB sebagaimana tercantum dalam SPPT atau SKP PBB. PBB sebagaimana tercantum dalam SPPT dapat diajukan secara kolektif maupun perseorangan, PBB sebagaimana dalam SKP PBB hanya boleh diajukan oleh perseorangan.

Pengajuan Pengurangan PBB secara Kolektif

Veteran Pejuang Kemerdekaan boleh mengajukan permohonan sebelum maupun sesudah SPPT terbit, baik secara kolektif melalui LVRI maupun perseorangan dengan nilai SPPT sampai dengan Rp 500 jt.

Wajib Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah/tidak mampu serta Wajib Pajak Badan yang merugi atau mengalami kesulitan likuiditas boleh mengajukan permohonan secara kolektif, setelah SPPT terbit melalui kelurahan dengan nilai SPPT sampai dengan Rp 200.000,-

Wajib Pajak yang objek pajaknya terkena bencana alam atau terkena musibah kebakaran atau wabah hama/penyakit tanaman boleh mengajukan permohonan secara kolektif setelah SPPT terbit, dengan nilai SPPT sampai dengan Rp 500 jt.

Persyaratan Permohonan

Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan menjabarkan persyaratan permohonan pengurangan dengan komplit sbb. :

Permohonan secara perseorangan :
1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB;
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas,
3. diajukan kepada Kepala KPP Pratama;
4. dilampiri fotokopi SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan;
5. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
a) Wajib Pajak Badan; atau
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih banyak dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. diajukan dalam jangka waktu:
1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKP PBB;
3) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB;
4) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
5) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
7. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
8. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.

Permohonan secara kolektif sebelum SPPT terbit untuk Veteran Republik Indonesia
1. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
3. diajukan kepada Kepala KPP Pratama melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
4. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
5. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan.

Permohonan secara kolektif setelah SPPT terbit
1. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
3. diajukan kepada Kepala KPP Pratama melalui:
1) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 1); atau
2) Kepala Desa/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 2) dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b angka 3);
4. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
5. diajukan dalam jangka waktu:
1) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
2) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
3) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak, dapat dipenuhi karena keaclaan di luar kekuasaannya;
6. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
7. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

apabila persyaratan permohonan diatas tidak dipenuhi, maka permohonan tidak dianggap sebagai permohonan dan tidak dapat diproses kemudian kepada Wajib Pajak akan diberitahukan secara tertulis melalui surat paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.

Arestasi dan jangka waktu penyelesaian
Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan PBB ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), unit kantor yang melaksanakan proses penyelesaian pengurangan PBB dibedakan berdasarkan besarnya PPB terutang sbb.:

  • KPP Pratama untuk SPPT sampai dengan Rp 500 Jt dengan jangka waktu penyelesaian 3 bulan sejak diterima permohonan;
  • Kanwil DJP untuk SPPT lebih besar dari Rp 500 jt dan kurang dari Rp 1,5 Milyar dengan jangka waktu penyelesaian 4 bulan sejak diterima permohonan;
  • Kantor Pusat DJP untuk SPPT lebih besar dari Rp 1,5 milyar dengan jangka waktu penyelesaian 6 bulan sejak diterima permohonan.

isi surat keputusan pengurangan PBB dapat berupa menerima sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan WP. Namun apabila jangka waktu tersebut terlewati maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan seluruhnya dan diterbitkan permohonan sesuai dengan isi permohonan wajib pajak paling lama 1 bulan sejak jangka waktu tersebut berakhir.

Sumber :
1.   UU No. 12 Tahun 1994 tentang PBB

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2009 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s