Perlakuan sisa lebih penghasilan lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian

Lembaga pendidikan dan/atau penelitian berhubungan langsung dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga agar dapat lebih meningkat sangat memerlukan dukungan dari pemerintah. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah adalah dengan menetapkan sisa lebih penghasilan dari lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Pengecualian sisa lebih usaha dari lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian, tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf m UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
  2. lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat nirlaba yaitu badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya;
  3. lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat terbuka kepada siapa saja;
  4. lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya.

Sisa lebih penghasilan adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan sendiri misalnya penghasilan yang telah dikenakan penghasilan final seperti penghasilan dari persewaan ruangan/kantor dan penghasilan dari harta hibah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak‐pihak yang bersangkutan. Pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga adalah adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri yang dapat diakui sebagai biaya secara fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal  9 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PPh. Dengan demikian perlakuan atas penghasilan dan atas biaya operasional yang dipakai untuk menghitung sisa lebih usaha adalah memenuhi prinsip matching cost againts revenue.

Bentuk Sarana dan Prasarana Pendidikan

Bentuk investasi sisa lebih ke dalam sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, diatur pada Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang  Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan, Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan sebagai berikut :

“Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:           

  1. Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;       
  2. pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpustakaan;       
  3. pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal”

Teknis Pembukuan

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 44/PJ./2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan teknis pengalokasian sisa lebih usaha ke aktiva sarana dan prasarana kegiatan pendidikan secara pembukuan/pencatatan akuntansinya adalah dengan cara mengalihkan dana sisa lebih penghasilan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, pada tahun berjalan dilakukan dengan mendebet  akun aktiva dan akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan serta mengkredit akun kas atau utang dan akun modal badan atau lembaga nirlaba.

                                                                                                Debit                Kredit 

Aktiva Tetap dan/atau                                                      X                 ……….

Dana pengadaan sarana dan prasarana                      X                 ……….

Kas, dan/atau                                                                   ……….                  X

Utang, dan/atau                                                              ……….                  X

Modal                                                                                   ……….                  X

Kewajiban Lapor dan Pncatatan

Lembaga pendidikan dan/atau penelitian yang hendak menanamkan kembali sisa lebih penghasilannya dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidanginya. Pemberitahuan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak diperolehnya sisa lebih penghasilan tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Lembaga nirlaba wajin membuat pencatatan tersendiri atas sisa lebih penghasilan yang diterima dan yang digunakan setiap tahunnya.

Penyusutan Aktiva Tetap Sarana Dan Prasarana Kegiatan Pendidikan Dan/Atau Penelitian                                                             

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 44/PJ./2009 aktiva tetap sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berasal dari sisa lebih tidak boleh dilakukan penyusutan sbb :

“Atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berasal dari sisa lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak boleh dilakukan penyusutan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008”

Apabila pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian tersebut berasal dari dana pinjaman, biaya bunga yang timbul dari pinjaman tersebut sebelum dan selama proses kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan masih berlangsung diperlakukan sebagai bagian dari harga perolehan aktiva sarana dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian tidak boleh dibebankan sebagai biaya badan/lembaga nirlaba. Biaya bunga yang timbul setelah selesainya proses kegiatan pembangunan/pengadaan aktiva sarana dan prasarana  pendidikan dan/atau penelitian boleh dibebankan sebagai biaya badan/lembaga nirlaba.

Ketentuan Berlaku

Sisa lebih usaha yang tidak digunakan atau terdapat sisa dari sisa lebih usaha setelah kurun waktu 4 tahun sejak mendapatkan sisa usaha tersebut, maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan Pajak Penghasilan pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut. Apabila penggunaan sisa lebih tidak sesuai/pengadaan aktiva tidak sesuai dengan yang diperbolehkan, maka sisa lebih diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan sejak tahun pajak diperoleh sisa lebih tersebut. Apabila Badan atau lembaga nirlaba menggunakan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan namun tidak menyampaikan pemberitahuan rencana fisik sederhana dan rencana biaya dan tidak membuat pernyataan, pencatatan dan laporan, sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan sejak tahun pajak diperoleh sisa lebih tersebut. Pengenaan Pajak Penghasilan atas sisa lebih ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesimpulan

Lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau penelitian dapat mengendalikan jumlah pajak yang akan dibayar dalam SPT Tahunan pada akhir tahun dengan membuat alokasi sisa lebih ke dalam bentuk penanaman kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Agar sisa lebih tidak dianggap sebagai penghasilan, lembaga nirlaba pendidikan dan/atau pengembangan wajib memenuhi kewajiban yang telah disyaratkan dan menyelenggarakan tertib administrasi pencatatan dan pelaporan yang rapi dan sesuai dengan ketentuan.

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s