Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26 untuk Orang Pribadi bukan pegawai

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menerima penghasilan dapat dikelompokan menjadi : a) pegawai, b) penerima pensiun, c) bukan pegawai dan d) peserta kegiatan, termasuk WP OP pegawai adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga lepas, buruh harian, mingguan, bulanan). Termasuk kelompok WP OP penerima pensiun adalah penerima pesangon, tunjangan hari tua, jaminan hari tua dan pembayaran sejenisnya, sedangkan WP OP peserta kegiatan antara lain peserta lomba, peserta rapat, peserta pendidikan/pelatihan dan peserta kegiatan lainnya.

WP OP bukan pegawai  adalah : “.. orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan”, penghasilan yang diterima atau diperoleh WP bukan pegawai biasanya diistilahkan sebagai “imbalan” bukan gaji ataupun upah.

Berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan; Orang Pribadi WP OP meliputi antara lain :

  1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  3. olahragawan
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  7. agen iklan;
  8. pengawas atau pengelola proyek;
  9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  10. petugas penjaja barang dagangan;
  11. petugas dinas luar asuransi;
  12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

adapun jenis imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Perlakuan perpajakan terhadap kelompok WP bukan pegawai tersebut diatas dapat dibedakan berdasarkan sifat kesinambungan imbalan/penghasilan yaitu i) bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan ii) bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan, yang dimaksud dengan bersifat berkesinambungan adalah WP bukan pegawai menerima imbalan lebih dari satu kali dalam satu tahun pajak.

Sifat imbalan membedakan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 yaitu : a) bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan b) bagi bagi bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat  tidak berkesinambungan adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto; sedangkan Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto. (Pasal 9 PER-57/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. : PER-57/PJ/2009 yang dimaksud dengan PKP bagi bukan pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Lebih lanjut lagi berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) yang dimaksud penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan dalam kontrak kerja (maksudnya karyawan WP OP bukan pegawai tsb.) dan jumlah material atau barang yang digunakan, kecuali apabila jumlah tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kontrak/perjanjian kerja.

Jumlah penghasilan bruto dokter bukan pegawai adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

Persyaratan bagi WP OP bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan untuk memperoleh pengurangan berupa PTKP adalah sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26  serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. WP OP bukan pegawai setiap awal tahun wajib membuat surat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga sebagai dasar penentuan PTKP.

Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PER-57/PJ/2009 adalah tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dalam satu tahun kalender dari Penghasilan Kena Pajak (PKP yaitu sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan) bagi bukan pegawai  yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26  serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

Bagi WP OP bukan pegawai yang memperoleh imbalan yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 adalah menerapkan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah kumulatif dalam satu tahun kalender sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan. Ketentuan ini juga berlaku untuk bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat kesinambungan (hanya menerima imbalan satu kali dalam satu tahun pajak).

Sebagai pelengkap, berdasarkan Pasal 21 ayat (5a) UU No. 36 Tahun 2008 apabila tidak mempunyai NPWP, maka pengenaan potongan PPh 21 lebih besar 20 % dari tarif pasal 17 ayat (1) huruf a.

Contoh :

  1. WP OP bukan pegawai (diambil dari lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-57/PJ/2009)

Neneng Hasanah adalah petugas dinas luar asuransi dari PT Tabarru Life. Suami Neneng Hasanah telah terdaftar sebagaiWajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT Kersamanah. Neneng Hasanah telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Neneng Hasanah hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarru Life. Pada tahun 2009, penghasilan yang diterima oleh Neneng Hasanah sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT Tabarru Life adalah sebagai berikut:

Bulan

Komisi Agen

Januari

38.000.000.00

Pebruari

38.000.000.00

Maret

41.000.000.00

April

42.000.000.00

Mei

44.000.000.00

juni

45.000.000.00

Juli

45.000.000.00

Agt

48.000.000.00

Sept

50.000.000,00

Okt

52.000.000,00

Nov

55.000.000,00

Des

56.000.000.00

Jumlah

554.000.000.00

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari s.d. Desember 2009 adalah berikut:

Bulan

50% Penghasilan
Bruto
(50% X tabel komisi)

PTKP
sebulan
(Rupiah)

PKP
sebulan
(Rupiah)

PKP
Kumulatif
(Rupiah)

Tarif
Psl 17
UU PPh

PPh
Pasal 21
terutang

(Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (4) x (6)

Jan

19.000.000,00

1.320.000,00

17.680.000,00

17.680.000,00

5%

884.000,00

Feb

19.000.000,00

1.320.000,00

17.680.000,00

35.360.000,00

5%

884.000,00

Maret

20.500.000,00

1.320.000,00

14.640.000,00

4.540.000,00

50.000.000,00

54.540.000,00

5%

15%

732.000,00

681.000,00

April

21.000.000,00

1.320.000

19.680.000,00

74.220.000,00

15%

2.952.000,00

Mei

22.000.000,00

1.320.000

20.680.000,00

94.900.000,00

15%

3.102.000,00

Juni

22.500.000,00

1.320.000

21.180.000,00

116.080.000,00

15%

3.177.000,00

Juli

22.500.000,00

1.320.000

21.180.000,00

137.260.000,00

15%

3.177.000,00

Agt

24.000.000,00

1.320.000

22.680.000,00

159.940.000,00

15%

3.402.000,00

Sept

25.000.000,00

1.320.000

23.680.000,00

183.620.000,00

15%

3.552.000,00

Okt

26.000.000,00

1.320.000,00

24.680.000,00

280.300.000,00

15%

3.702.000,00

Nov

27.500.000,00

1.320.000,00

26.180.000,00

234.480.000,00

15%

3.927.000,00

Des

28.000.000,00

1.320.000,00

15.520.000,00

11.160.000,00

250.000.000,00

261.160.000,00

15%

25%

2.328.000,00

2.790.000,00

Jumlah

277.000.000

35.290.00

Dalam hal Neneng Hasanah tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga dan Neneng Hasanah sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sebagaimana contoh di atas namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana penghitungan berikut ini:

Bulan

50% Penghasilan
Bruto
(50%

X tabel komisi)

PKP
Kumulatif
(Rupiah)

Tarif
Psl 17
UU PPh

Tarif

tanpa

NPWP

PPh
Pasal 21
terutang

(Rupiah)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2)

x (4) x (5)

Jan

19.000.000,00

19.000.000,00

5%

120%

1.140.000,00

Feb

19.000.000,00

38.000.000,00

5%

120%

1.140.000,00

Maret

12.000.000,00

8.500.000,00

50.000.000,00

58.500.000,00

5%

5%

120%

120%

720.000,00

510.000,00

April

21.000.000,00

79.500.000,00

15%

120%

1.260.000,00

Mei

22.000.000,00

101.500.000,00

15%

120%

3.960.000,00

Juni

22.500.000,00

124.000.000,00

15%

120%

4.050.000,00

Juli

22.500.000,00

146.500.000,00

15%

120%

4.050.000,00

Agt

24.000.000,00

170.500.000,00

15%

120%

4.320.000,00

Sept

25.000.000,00

195.500.000,00

15%

120%

4.500.000,00

Okt

26.000.000,00

221.500.000,00

15%

120%

4.680.000,00

Nov

27.500.000,00

249.000.000,00

15%

120%

4.950.000,00

Des

1.000.000,00

27.000.000,00

250.000.000,00

277.000.000,00

15%

25%

120%

120%

180.000,00

8.100.000,00

Jumlah

277.000.000

43.560.000

Dalam hal suami Neneng Hasanah atau Neneng Hasanah sendiri telah memiliki NPWP, tetapi Neneng Hasanah mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimana contoh di atas, namun tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP

  1. WP OP bukan pegawai yang memperoleh imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan (diambil dari lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-57/PJ/2009)

Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000,000,00. Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar: 5% x 50% x Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00; Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar : 5% x 120% x 50% x Rp5.000.000,00 = Rp150.000,00

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s