Wajib Pajak Non Efektif Tidak Dapat dikenakan STP

Kegiatan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dari para Wajib Pajak adalah bagian tugas keseharian seorang Account Representative (AR) pada sebuah Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu bentuk dari hasil pengawasan adalah usulan AR kepada seksi terkait untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP. Terkadang penerbitan STP  menimbulkan masalah apabila ternyata Wajib Pajak yang dikenakan STP telah menyatakan diri tidak beroperasi/tidak ada (menjalankan) usaha lagi dan telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi Wajib Pajak Non Efektif. Sebenarnya siapakah yang disebut sebagai WP Non Efektif (NE) ?

Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tanggal 14 September 2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif  mendefinisikan WP Non Efektif sebagai berikut :

“Wajib Pajak Non Efektif yang selanjutnya disebut dengan WP NE adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali”

Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai WP NE berlaku ketentuan :

  1. tidak diterbitkan Surat Teguran sekalipun Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
  2. tidak turut diawasi pembayaran masa/bulanannya dan tidak diterbitkan STP atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT;

Kriteria Wajib Pajak NE

Wajib Pajak dinyatakan sebagai WP NE apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

  1. selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan.
  2. tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
  4. secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
  5. bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
  6. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
  7. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Atas kriteria WP huruf a, b, c dan huruf d menjadi WP NE berdasarkan pengajuan secara jabatan oleh AR yang bersangkutan. Sebelum mengajukan usulan NE, AR akan melakukan serangkaian penelitian, apabila hasil penelitian menunjukan WP memenuhi kriteria WP NE akan dibuatkan Berita Acara Penelitian Wajib Pajak, setelah Berita Acara disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, baru AR akan membuat usulan status WP NE.

Syarat Permohonan Untuk Menjadi Wajib Pajak NE

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria huruf d, e, f dan huruf g mengajukan permohonan sebagai WP NE ke KPP, dengan melampirkan:

  1. surat pernyataan sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha,
  2. surat pernyataan sudah tidak melakukan pembayaran, bagi Wajib Pajak bendaharawan yang sudah tidak aktif
  3. surat keterangan dalam proses pembubaran atau likuidasi dari Notaris, bagi Wajib Pajak yang bubar
  4. fotokopi passpor dan kontrak kerja atau dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

permohonan NE dari WP ini harus selesai dalam waktu 10 hari kerja (jangka waktu penyelesaian ini berlaku mulai 01 Januari 2010) setelah permohonan diterima lengkap, dan kepada WP akan dikirim Surat Pemberitahuan Status Wajib Pajak.

WP NE dapat berubah status menjadi Wajib Pajak efektif apabila: a. menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan; b. melakukan pembayaran pajak; c. diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak; d. diketahui alamat WP; atau e.mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali.

Penutup

Wajib Pajak yang telah berstatus Non Efektif tidak dikenakan STP walaupun WP tersebut tidak melakukan pembayaran masa/tahunan dan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan. Status WP NE yang disetujui harus terlebih dahulu terekam dalam master file perpajakan nasional sehingga AR dapat memastikan bahwasanya atas WP yang telah dinonefektifkan tersebut tidak perlu diawasi dan tidak perlu terbit STP.

Perekaman status Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria NE ke dalam master file perpajakan nasional sangat membantu tertib administrasi perpajakan dan memperingan tugas dari AR. Bagi WP yang telah berstatus NE terbantu karena status sebagai Wajib Pajak (dalam hal ini adalah NPWP) tidak dicabut, namun tidak berkewajiban lagi untuk lapor SPT Masa/Tahunan sehingga tidak terkena sanksi administrasi perpajakan.

Sumber :

  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tanggal 14 September 2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif
  • Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.9/1990 tanggal 15 Juni 1990 Tentang Wajib Pajak Non Efektif

2 Komentar

Filed under Tax Looks

2 responses to “Wajib Pajak Non Efektif Tidak Dapat dikenakan STP

  1. erwin

    kalau kira-kira saya mau ngangkat ni jadi skripsi ada masukan gak mas?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s