Proses Keberatan (artikel kedua)

Pembukaan

Perubahan dan penyempurnaan senantiasa menjadi bagian dari dinamika upaya pengumpulan dana pembangunan (pajak) oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan bagian dari upaya penyempurnaan tersebut adalah berubahnya berbagai ketentuan perpajakan termasuk ketentuan yang berkaitan dengan proses pengajuan keberatan. Tulisan tentang proses keberatan kali ini adalah kelanjutan dari tulisan terdahulu dengan judul yang sama, latar belakang penulisan artikel ini adalah dikarenakan terbitnya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-203/PJ./2009 Tanggal 13 Agustus 2009 Tentang Tertib Administrasi Dalam Proses Keberatan, Banding dan Gugatan yang memberikan gambaran lebih jelas perihal persyaratan dan tertib adminstrasi dalam pengajuan keberatan.  Artikel proses keberatan ini akan dibahas persyaratan pengajuan keberatan, beberapa langkah alternatif selanjutnya setelah proses keberatan ditolak atau dicabut sendiri oleh Wajib Pajak dan berbagai ketentuan penting dalam proses keberatan secara menyeluruh.

 

Pengajuan Keberatan Berdasarkan UU Nomor : 16 Tahun 2000

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang  KUP lama yaitu UU Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang KUP persyaratan dan tertib administrasi pengajuan keberatan sebagaimana dimuat pada Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 32 serta Penjelasan Pasal 36 ayat (1)  adalah sebagai berikut :

1.      Satu Surat Permohonan untuk Satu Ketetapan Pajak 

2.      Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (Pasal 25 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang KUP)

3.      Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (Pasal 25 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang KUP)

4.     Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. (Pasal 25 ayat (7) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang KUP)

5.      Dalam hal pengajuan keberatan ditolak secara formal, WP dapat mengajukan permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b (Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang KUP)

6.     Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. (Pasal 26 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang KUP)

7.     Ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau Yang Mewakili, atau Kuasa Wajib Pajak dengan Dilampiri Surat Kuasa Khusus (Pasal 32 UU No. 16 Tahun 2000 Tentang KUP)

Ketentuan pengajuan keberatan berdasarkan UU KUP lama tidak mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan menteri keuangan tersendiri.

 

Pengajuan Keberatan Berdasarkan UU Nomor : 28 Tahun 2007

Dengan mulai berlakunya UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP persyaratan dan tertib administrasi pengajuan keberatan mengalami beberapa penyempurnaan dan diatur khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan. Perubahan persyaratan dan tertib administrasi pengajuan keberatan dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP meliputi penambahan Pasal 25 ayat (3A), Ayat (8), ayat (9), ayat (10) Pembahan Pasal 26A. Selain dalam KUP ketentuan persyaratan dan tertib administrasi pengajuan keberatan terdapat juga Pasal 20 dan Pasal 36 dari PP No. 80  Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Berikut ini ketentuan penting berkenaan dengan pengajuan keberatan sbb:

1.      Satu surat permohonan untuk satu Surat Ketetapan Pajak

2.     Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. (Pasal 25 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP)

3.     Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (Pasal 25 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP)

4.     Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. (Pasal 25 ayat (3a) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP)

5.     Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. (Pasal 25 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP)

6.     Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a). (Pasal 25 ayat (8) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP)

7.     Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. (Pasal 25 ayat (9) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP)

8.      Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan. (Pasal 25 ayat (10) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP)

9.      Dalam hal ditolak keberatan secara formal, WP dapat mengajukan permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b (berdasarkan penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU No.28  Tahun 2007 Tentang KUP)

10. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. (Pasal 26 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP)

11. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau Yang Mewakili, atau Kuasa Wajib Pajak dengan Dilampiri Surat Kuasa Khusus (Pasal 32 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP)

12.Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. (Pasal 26A ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP dan Pasal 10 PMK No. 194/PMK.03/2007)

13.  WP dapat mencabut pengajuan keberatan dengan syarat kepada WP belum disampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) dan atas pengajuan keberatan yang sudah dicabut tersebut sudah tidak dapat diajukan lagi permohonan pengurangan atau pembatalan Pasal 36 ayat (1) huruf b KUP (Pasal 7 PMK 194/PMK.03/2007 jo Pasal 20 ayat (5) PP No. 80 Tahun 2007)

14.  DJP harus menyampaikan SPUH sebelum keputusan diterbitkan (Pasal 9 PMK 194/ PMK.03/2007)

15.  Surat Ketetapan Pajak yang telah diajukan keberatan (kecuali yang ditolak formal) tidak dapat diajukan kembali permohonan pasal 36 KUP (Pasal 20 ayat (2) PP No. 80 Tahun 2007)

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP (KUP baru) dan peraturan-peraturan pelaksanaanya terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan pengajuan keberatan antara lain : (a) jangka waktu penyampaian, (b) jangka waktu pajak yang terutang berubah bila sedang mengajukan keberatan, (c) Pajak yang belum dibayar saat pengajuan keberatan bukan merupakan utang pajak, (d) Sanksi administrasi Pasal 25 ayat (9) sebesar 50%, (e) data, informasi, pembukuan yang sudah diminta saat pemeriksaan tapi tidak diserahkan ke pemeriksa tidak dapat dipertimbangkan dalam keberatan, (f) terdapat pengaturan tentang pencabutan permohonan keberatan, (g) terdapat kewajiban penelaah untuk menyampaikan SPUH dan (h) penegasan SKP yang telah diajukan keberatan tidak dapat diajukan Pasal 36.

 

Aturan peralihan

Dalam masa peralihan ke UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP (KUP baru) terdapat ketentuan yang mengatur tentang perlakuan perpajakan masa peralihan antara lain Pasal II Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP dan Pasal 36 ayat (1) PP No 80 Tahun 2007 sbb :

  

“Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000.”

 

Peraturan peralihan mengenai pengajuan keberatan terdapat pada pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007 sebagai berikut :

 

“Pasal 36

(2)               Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan :

………………

f.              proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007;

……………..

berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang”

 

peraturan peralihan ini masih bisa menimbulkan salah penafsiran yaitu dengan menafsirkan seluruh pengajuan keberatan (dengan tahun pajak kapan saja) yang diajukan mulai 1 Januari 2008 dianggap telah harus memenuhi semua persyaratan dan tertib administrasi pengajuan keberatan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP dan PMK No.194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan. Dalam hal ini penulis pun semula berpendapat demikian, namun dengan terbit Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-203/PJ./2009 Tanggal 13 Agustus 2009 Tentang Tertib Administrasi Dalam Proses Keberatan, Banding dan Gugatan terdapat kejelasan mengenai perlakuan keberatan sebagaimana dijelaskan pada angka 1 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-203/PJ./2009 sbb: 

Persyaratan keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 UU KUP adalah sebagai berikut :

a.             untuk tahun pajak 2001 sampai dengan 2007 sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

b.            untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009”

 

berdasarkan ketentuan ini semua pengajuan keberatan dengan tahun pajak 2001 s.d 2007 akan dikenakan syarat pengajuan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU Nomor : 16 Tahun 2000 tentang KUP (lihat sub topik Pengajuan Keberatan Berdasarkan UU Nomor : 16 Tahun 2000 di atas) yang salah satunya adalah persyaratan berdasarkan KUP lama tidak mewajibkan WP yang mengajukan keberatan untuk membayar sejumlah pajak yang telah disetujui saat Closing Conference dengan tim pemeriksa pajak.

 

Meskipun persyaratan pengajuan keberatan untuk tahun pajak 2001 s.d 2007 adalah berdasarkan/memakai Pasal 25 UU No. 16 Tahun 2000 tentang KUP, namun pelaksanaan proses keberatan tetap mengaju pada ketentuan baru dalam pasal 26 dan 26A UU No.16 Tahun 2009 tentang KUP dan PMK No.194/PMK.03/2007, antara lain jangka waktu pengajuan keberatan dihitung 3 bulan sejak tanggal kirim SKP (bukan sejak tanggal SKP), kewajiban penyampaian SPUH harus tetap dijalankan, dan melaksanakan ketentuan Pasal 26A ayat (4) tentang data, pembukuan, informasi dll. yang tidak diberikan saat pemeriksaan tidak dapat dipertimbangkan saat pengajuan keberatan, hal ini juga ditegaskan dalam SE Dirjen Pajak No. SE-02/PJ.07/2009 tanggal 01 Juli 2009 Tentang Penegasan Sehubungan Dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) dan Pembukuan, Catatan, Data, Informasi Atau Keterangan Lain Dalam Proses Keberatan.

  

Keberatan ditolak/dicabut? ini langkah selanjutnya..

Penolakan pengajuan keberatan ada berbagai macam alasan antara lain sbb. :

  1. Pengajuan keberatan tidak memenuhi persyaratan formal namun masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal kirim SKP, sebagai contoh : WP mengajukan keberatan atas beberapa SKP dalam satu surat permohonan, WP tidak mencantum alasan dan jumlah pajak terutang menurut WP,
  2. Wajib Pajak mengajukan keberatan namun telah lewat batas waktu 3 bulan sejak tanggal kirim Surat Ketetapan Pajak
  3. Berdasarkan penelaahan dari tim penelaah keberatan, pengajuan keberatan ditolak atau hanya dikabulkan sebagian.
  4. Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatannya

untuk kasus nomor satu dan dua langkah yang dapat ditempuh Wajib Pajak adalah apabila jangka waktu 3 bulan masih memadai, WP dapat memperbaiki surat pengajuan keberatannya dan mengajukan ulang ke kantor pajak. Apabila jangka waktu 3 bulan telah terlampaui maka berdasarkan penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU KUP dan Pasal 23 ayat (2) PP No 80 Tahun 2007, Wajib Pajak atas SKP yang ditolak formal dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP. Pasal 23 ayat (2) PP No. 80 Tahun 2007 adalah sbb. :

 

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak apabila :

a.                   Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak;atau

b.                  Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan.”

 

untuk kasus nomor 3 langkah yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak adalah mengajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak. Ketentuan banding terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU  No. 28 Tahun 2007 tentang KUP :

 

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”

 

perihal banding ini telah saya bahas pada artikel berjudul “Banding : tujuan, definisi dan persyaratannya. Permohonan gugatan atas Surat Keputusan Keberatan adalah berdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP yang berbunyi sebagai berikut :

 

“Pasal 23

            (2)        Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

c.         ………..

d.         penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”

 

perihal seluk beluk proses gugatan ini juga sudah saya tulis dalam artikel terdahulu yang berjudul “Gugatan : Pemahaman, definsi, persyaratan dan perbedaannya dengan banding”. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PP 80 Tahun 2007 Atas surat keputusan pajak yang telah diajukan keberatan dan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan tidak dapat lagi diajukan permohonan Pasal 36 UU KUP, bunyi Pasal 20 ayat (2) PP 80 Tahun 2007 sbb. :

 

“Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan :

a.                   pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b.                  pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; atau

c.                   pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :

1.                  penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;atau

2.                  pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.”

 

Dalam proses keberatan Wajib Pajak diperbolehkan untuk mencabut pengajuan keberatannya selama belum diterbitkan SPUH,  berdasarkan bunyi Pasal 20 Ayat (3) PP 80 Tahun 2007 sbb. :

 

“Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak”

                                                                                                                   

Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Ayat (4) PP 80 Tahun 2007 atas pengajuan keberatan yang telah dicabut oleh Wajib Pajak tidak bisa diajukan lagi permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, bunyi pasal 20 ayat (4) adalah sbb. :

“Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.”

 

Walaupun tidak diperkenankan untuk diajukan permohonan Pasal 36 Ayat (1) huruf b, atas pengajuan keberatan yang sudah dicabut masih diperkenankan untuk diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, (sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) huruf b, PMK. No.21/PMK.03/2008)

 

Terdapat sedikit kontradiksi antara pasal Pasal 4 Ayat (2) huruf b, PMK. No.21/PMK.03/2008 yang memperbolehkan suatu ketetapan pajak yang telah diajukan keberatan tapi dalam prosesnya dicabut kembali oleh Wajib Pajak, bisa diajukan kembali menggunakan Pasal 36 (1) b. Pasal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 80 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23 Ayat (3)

 

“Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b tidak dapat diajukan dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3)”

 

Dikarena pertama ketentuan berupa peraturan pemerintah memiliki kedudukan dalam hukum lebih tinggi dibandingkan peraturan menteri keuangan, kedua jika ditinjau dari segi  meteri dan proses adalah sama, maka Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 80 Tahun 2007 inilah yang lebih didahulukan.

 

Penutup

Dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang KUP maka ketentuan yang mengatur persyaratan dan tertib administrasi pengajuan keberatanpun ikut berubah. Atas pengajuan keberatan dengan tahun pajak 2001 s.d. 2007 syarat pengajuan keberatan adalah berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pengajuan keberatan tahun pajak 2008 ke atas adalah sesuai dengan syarat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Meskipun persyaratan pengajuan keberatan untuk tahun pajak 2001 s.d 2007 berpedoman ke Pasal 25 UU No.16 Tahun 2000 tentang KUP (KUP lama), namun pelaksanaan proses pengajuan keberatannya tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan baru dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP (KUP baru) dan peraturan pelaksanaannya.

1 Komentar

Filed under Tax Looks

One response to “Proses Keberatan (artikel kedua)

  1. berlin

    membantu banged buad tugas kuliah,,,, makaci ya ,,,,😀

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s