G u g a t a n : Pengertian, Definisi, Persyaratan dan Perbedaannya Dengan Pengajuan Banding

Bagi Wajib Pajak yang hendak mencari upaya hukum ke Pengadilan Pajak dalam rangka menangani masalah dibidang perpajakan, baginya terdapat dua pilihan yaitu mengajukan banding atau mengajukan gugatan. Namun sebelum melangkah lebih jauh ada beberapa hal yang sebaiknya diketahui oleh Wajib Pajak terkait dengan fungsi dan prosedur dari banding dan gugatan tersebut.

Pada tulisan terdahulu telah dibahas perihal tujuan, definisi dan persyaratan dari banding dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas perihal gugatan; apakah fungsi dari gugatan? apa bedanya dengan banding?  adakah persyaratan yang harus diperhatikan sebelum mengajukan gugatan? dsb.

Definisi Gugatan

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak definisi gugatan adalah sebagai berikut :

“Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”

 Ruang Lingkup Pengajuan Gugatan

Sebagai dasar hukum pengajuan gugatan adalah Pasal 23 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 23

(2)        Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”

Dari ketentuan pasal 23 ayat (2) tersebut langsung dapat kita ketahui bahwa lingkup masalah perpajakan yang dapat diajukan gugatan adalah lebih luas/banyak bila dibandingkan dengan pengajuan banding. Banding hanya mengakomodir permasalahan dari Surat Keputusan Keberatan, sedangkan gugatan dapat meliputi gugatan terhadap berbagai keputusan dibidang penagihan pajak, berbagai keputusan dibidang keberatan pajak, pengurangan pajak, pembatalan pajak serta keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan.

Khusus untuk pengajuan gugatan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan penerbitan Surat Ketetapan Keberatan terdapat Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih detail yaitu Pasal 36 ayat (2) huruf  g dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 selengkapnya sebagai berikut :

”Pasal 36

(2)        ————–

g. Pengajuan gugatan terhadap penerbitan surat ketetapan pajak berdasarkan pemeriksaan yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007 yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;atau

h. Pengajuan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007,

berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang”

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) ini SKP berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak sesuai prosedur yang dapat digugat adalah atas SKP hasil pemeriksaan yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007 tanpa memperhatikan tahun pajak yang diperiksa, artinya bila pemeriksaan telah dimulai 1 Januari 2008 (dimulainya pemeriksaan sederhana lapangan adalah terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak) walaupun tahun pajak yang diperiksa tahun 2007 ke bawah apabila prosedur pemeriksaan dilanggar maka atas SKP hasil pemeriksaan tersebut dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Namun apabila jenis prosedur yang dilanggar dalam pemeriksaan adalah pemeriksa tidak terlebih dahulu memberikan kesempatan pada Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan akhir-Closing Conference atau tidak terlebih dahulu mengirimkan SPHP, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP (mengenai hal ini lihat artikel berjudul : Permohonan Pembatalan SKP Dari Hasil Pemeriksaan Tanpa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Atau Pembahasan Akhir berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf d UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP).

Sama halnya dengan SKP hasil pemeriksaan, atas Surat Keputusan Keberatan yang dapat diajukan gugatan ke pengadilan pajak adalah Surat Keputusan Keberatan yang pengajuan keberatannya diajukan setelah tanggal 31 Desember 2007, dengan demikian atas Surat Keputusan Keberatan yang pengajuan keberatannya sebelum 31 Desember 2007 hanya dapat diajukan banding ke pengadilan pajak. 

Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Pajak atas pengajuan gugatan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal Pasal 31 ayat (3) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut :

“Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (3) UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jangka waktu pengajuan gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan.

Perbedaan Antara Pengajuan Gugatan Dengan Pengajuan Banding

Perbedaan antara pengajuan gugatan dengan pengajuan banding yang prinsipil adalah terletak pada objek yang diperselisihkan yaitu pada proses banding objek yang disengketakan adalah materi perpajakan, sedangkan pada proses gugatan objek yang dipermasalahkan adalah prosedur dan ketentuan formal/tatacara dalam melaksanakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan, sebagai contoh penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, pengumuman lelang yang tidak sesuai prosedur, surat ketetapan pajak yang tidak berdasarkan Nota Penghitungan, pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sampai batas waktu yang ditentukan yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memberikan surat teguran ke Wajib Pajak, dll.

Persyaratan Formal Pengajuan Permohonan Gugatan

Angka 6 huruf a dan huruf b dari Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S- 4042/PJ.07/2007 tanggal 18 September 2007 Tentang Tertib Administrasi Yang Berkaitan Dengan Penanganan Sidang Banding Dan Gugatan Di Pengadilan Pajak  menyatakan pemenuhan ketentuan formal surat permohonan banding Wajib Pajak yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :

  1. Surat gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  2. Terhadap pelaksanaan penagihan pajak, gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Penentuan jangka waktu tersebut agar benar-benar diperhatikan;
  3. Terhadap keputusan selain gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Penentuan jangka waktu tersebut agar benar-benar diperhatikan;
  4. Surat gugatan harus ditandatangani dan apabila surat gugatan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983  sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
  5. Bahwa yang diajukan gugatan adalah merupakan objek gugatan yang dapat diajukan gugatan sesuai Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Penutup

Proses gugatan lebih memfokuskan kepada prosedur dan tatalaksana dalam pelaksanaan keputusan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan.

 Lingkup objek yang dapat diajukan gugatan lebih luas dibandingkan dengan objek yang dapat diajukan banding.

About these ads

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s