B a n d i n g : Tujuan, Definisi Dan Persyaratannya

Istilah “Banding” sering dijumpai dalam dunia perpajakan, namun apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan tindakan banding dalam kontek perpajakan? sebagai ilustrasi apabila Wajib Pajak telah selesai menjalani pemeriksaan perpajakan untuk tahun atau masa pajak tertentu, maka sebagai hasil dari pemeriksaan atas tahun atau masa pajak yang diperiksa akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan STP. SKP dapat berupa SKPN, SKPLB, SKPKB atau SKPKBT.

Apabila Wajib Pajak berpendapat/merasa tidak setuju atas SKP hasil pemeriksaan pajak tersebut, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP Wajib Pajak dapat diajukan Keberatan (lihat artikel Proses Keberatan), selanjutnya atas SKP yang diajukan keberatan Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Apabila atas Surat Keputusan Keberatan tersebut Wajib Pajak masih belum dapat menerima, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP atas Surat Keputusan Keberatan tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak.

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”

Pengadilan Pajak akan memberikan Putusan Banding atas Surat Keputusan Keberatan yang diajukan banding oleh Wajib Pajak, seterusnya sebagai upaya terakhir apabila Wajib Pajak masih belum bisa menerima hasil Putusan Banding tersebut, maka berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Wajib Pajak dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”

Definsi Banding

Definisi banding dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP tidak dinyatakan dengan jelas, Pasal 1 angka 35 dalam UU KUP hanya menyatakan definisi Putusan Banding yaitu “Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak”. Definsi banding berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :

“Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”

lebih jauh Pasal 31 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menjelaskan lingkup sengketa yang dapat diajukan banding yaitu : “Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 27 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP

Pasal 27 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP mengandung point penting perihal tindakan banding sebagai berikut :

  • Atas putusan keberatan dapat diajukan banding ke Pengadilan pajak
  • Diajukan paling lama 3 bulan sejak SK Keberatan diterima dilampiri copy SK tersebut
  • Pajak terutang saat pengajuan banding belum merupakan utang pajak, dan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal Putusan Banding.
  • Apabila banding ditolak/dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi 100% dari pajak kurang bayar setelah dikurangi sebagian pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.

Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Angka 4 huruf a dan huruf b dari Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S – 4042/Pj.07/2007 tanggal 18 September 2007 Tentang Tertib Administrasi Yang Berkaitan Dengan Penanganan Sidang Banding Dan Gugatan Di Pengadilan Pajak menyatakan pemenuhan ketentuan formal surat permohonan banding Wajib Pajak yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut :

  1. Surat permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  2. Dalam surat permohonan banding Wajib Pajak mengemukakan alasan yang jelas;
  3. Surat banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan diterima. Penentuan jangka waktu tersebut benar-benar diperhatikan;
  4. Dilampiri surat keputusan yang diajukan banding;
  5. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
  6. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen);
  7. Apabila surat permohonan banding ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
  8. Materi yang diajukan banding juga merupakan materi yang diajukan keberatan.

Penutup

Proses banding merupakan upaya hukum yang dapat diambil untuk memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Keberatan.

Proses banding di Pengadilan Pajak berfokus kepada pembahasan materi perpajakan yang disengketakan dan tidak terlalu memperhatikan  pemenuhan prosedur dalam penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

1 Komentar

Filed under Tax Looks

One response to “B a n d i n g : Tujuan, Definisi Dan Persyaratannya

  1. wahyu am

    nice post gan😉

    ==========================================
    Blog Jelek sumpah, jangan diklik!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s