Sekilas Perihal Pemeriksaan Pajak

Pembukaan

Pemeriksaan pajak  oleh Pemeriksa Pajak atas Surat Pemberitahuan (SPT), baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan berikut Laporan Keuangan sebagai satu kesatuan dari kelengkapan SPT dari Wajib Pajak adalah berbeda dengan audit Laporan Keuangan (LK) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Perbedaan antara kedua pemeriksaan tersebut terutama dalam hal produk akhir yang dihasilkan. Pemeriksaan pajak tidak bertujuan untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan, melainkan menghasilkan suatu produk ketetapan hukum yang mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Produk ketetapan hukum tersebut yaitu dapat berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) baik itu berupa Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak dan produk hukum lainnya berupa penerbitan NPWP secara jabatan, pengukuhan atau pencabutan pengusaha kena pajak, dll.

 Definisi

Pedoman pemeriksaan pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, ketentuan tersebut mengatur secara umum kebijakan dan pedoman pemeriksaan pajak, definisi pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 angka 2 PMK No. 199/PMK.03/2007 adalah :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan pajak juga dapat digolongkan sebagai audit ketaatan atas undang-undang dan peraturan perpajakan lainnya dengan objek pemeriksaannya adalah SPT  dan  Laporan Keuangan yang menyertainya.

 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak secara sederhana dinyatakan pada Pasal 2 PMK No. 199/PMK.03/2007 sebagai berikut :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Dengan demikian pemeriksaan pajak berdasarkan tujuanya dapat dikelompokan menjadi (i) pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan (ii) pemeriksaan untuk tujuan lain.

Lebih jauh lagi berdasarkan teori (materi diklat fungsional pemeriksa DJP) tujuan pemeriksaan pajak dapat digolongkan menjadi :

  1. Tujuan untuk mendapatkan keyakinan secara keseluruhan yaitu pemeriksaan ditujukan untuk memberikan keyakinan bagi pemeriksa bahwa saldo SPT dan laporan keuangan serta saldo perkiraan disajikan secara wajar berdasarkan informasi yang dimiliki.
  2. Tujuan audit lain, yaitu :  1. Keabsahan, memberi keyakinan bahwa assessment wajib pajak di SPT dan laporan keuangan adalah suatu keharusan atau transaksi dicatat karena memang pada kenyataannya terjadi. 2. Kelengkapan, memberi keyakinan bahwa SPT dan saldo perkiraan disajikan seluruhnya. 3. Pemilikan, memberi keyakinan bahwa assessment wajib pajak di SPT dan laporan keuangan dan saldo perkiraan adalah benar milik wajib pajak. 4. Penilaian, memberi keyakinan bahwa SPT dan laporan keuangan dan saldo perkiraan dinilai dengan benar termasuk didalamnya adalah depresiasi. 5. Klasifikasi, memberi keyakinan bahwa SPT dan laporan keuangan dan saldo perkiraan disajikan sesuai dengan pengelompokkannya. 6. Cut Off, memberi keyakinan bahwa saldo SPT dan laporan keuangan dan saldo perkiraan dicatat dan disajikan pada periode yang sebenarnya. 7. Ketepatan Mekanis, memberi keyakinan bahwa saldo SPT dan laporan keuangan dan saldo perkiraan disajikan dengan tepat penghitungannya baik vertikal maupun horizontal dan sesuai dengan catatan atau dokumen pendukung lainnya.

Pemeriksaan Dalam Rangka Menguji Kepatuhan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dari PMK No. 199/PMK.03/2007 pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal Wajib Pajak sebagai berikut :

  1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
  3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
  4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

untuk setiap items diatas terdapat lagi peraturan teknis pemeriksaan yang mengatur secara teknis dan lebih detail dari setiap proses pemeriksaan perpajakan tersebut. Ruang lingkup pemeriksaan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Lain

Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah sebagaimana diatur pada Pasal 30 PMK No. 199/PMK.03/2007 sebagai berikut :

  1. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  2. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  5. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  6. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
  7. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  8. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
  10. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau
  11. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Ruang lingkup Pemeriksaan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Jangka Waktu

Jangka waktu pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan adalah 4 bulan dapat diperpanjang paling lama menjadi 8 bulan untuk jenis Pemeriksaan Sederhana Lapangan; 3 bulan dapat diperpanjang paling lama menjadi 6 bulan untuk jenis Pemeriksaan Sederhana Kantor. Untuk pemeriksaan dengan indikasi adanya Transfer Pricing adalah paling lama 2 tahun.

Jangka waktu pemeriksaan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah 2 bulan dapat diperpanjang paling lama menjadi 4 bulan untuk jenis Pemeriksaan Sederhana Lapangan; 7 hari dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 hari untuk jenis Pemeriksaan Sederhana Kantor.

Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak

Berikut ini adalah kewajiban dan kewenangan pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan sederhana lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 11 dan Pasal 12 dari PMK No.199/PMK.03/2007, sedang kewajiban dan kewenangan pemeriksa pajak dalam rangka tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kurang lebih sama dengan ketentuan diatas.

Kewajiban pemeriksa :

  1. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  2. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
  3. Menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  4. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
  5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  6. Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
  7. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  8. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan;dan
  9. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Kewenangan pemeriksa :

  1. Melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  2. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  3. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  4. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa : a) Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam  mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; b)Memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau c) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak;
  5. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  6. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;dan           
  7. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

 Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan pajak terdapat prosedur yang harus dipenuhi, terdapat dua prosedur yang penting yaitu penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, apabila prosedur tersebut terlewat maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PMK No.199/PMK.03/2007 hasil pemeriksaan dapat dibatalkan :                                                                      

“Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

  1. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
  2. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,

dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP”

Peristiwanya akan menjadi lain apabila pemeriksa telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sekaligus undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, namun sampai batas waktu yang ditentukan tanpa pemberitahuan Wajib Pajak tidak hadir memenuhi undangan, bila hal demikian terjadi Wajib Pajak dianggap telah menyetujui hasil pemeriksaan dan atas hasil pemeriksaan tidak dapat diajukan pembatalan.

Sumber :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008     Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
  3. Bahan diklat pemeriksaan

2 Komentar

Filed under Tax Looks

2 responses to “Sekilas Perihal Pemeriksaan Pajak

  1. Salam kenal pak
    blognya informatif dan bagus

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s