Perlukah WP Jasa konstruksi membetulkan SPT Tahunan Badan Tahun 2008 ?

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi maka timbul beberapa perubahan terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya bagi pengusaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah dan kualifikasi usaha besar, serta bagi pengusaha jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Sedangkan bagi pengusaha jasa konstruksi kualifikasi usaha kecil dengan pengadaan barang sampai dengan 1 milyar rupiah relatif tidak mengalami perubahan. Untuk merespon perubahan tersebut pengusaha jasa konstruksi sebaiknya memahami hal sebagai berikut : 

  • Untuk masa sekarang yang telah memasuki pertengahan tahun 2009 secara teknis pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi mulai 1 januari tahun 2009 sehingga sekarang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor  51 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi (untuk hal ini pernah saya ulas dalam tulisan terdahulu berjudul Perbedaan Jasa Konstruksi dengan Usaha Jasa Konstruksi”), lebih jelasnya yaitu berlaku untuk penyerahan proyek yang selesai mulai 1 januari 2009 dan untuk kontrak kerja jasa konstruksi yang ditandatangani mulai tanggal 1 Agustus 2008 walaupun penyerahan proyek/selesai proyek masih ditahun yang sama yaitu tahun 2008 juga. (sesuai ketentuan Pasal 10A huruf b dan Pasal 10C PP 40 tahun 2009).
  • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009  yang diwakili oleh Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 10B dan Pasal 10C adalah berlaku efektif untuk periode Januari s.d Desember 2008 dan pada hakekatnya secara teknis sama dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
  • Aplikasi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu :
  1.  
    1. Untuk pengusaha dengan kualifikasi usaha kecil dengan jumlah pengadaan sampai dengan 1 milyar secara teknis cara pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), besaran tarif PPh Pasal 4 ayat (2), serta sifat pajaknya adalah sama dengan ketentuan yang diatur dalam PP 140 tahun 2000 dan PP 51 tahun 2009 yaitu tarif PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 2% dari jumlah bruto yang diterima oleh WP penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan sebesar 4%  dari bruto atas penghasilan yang diterima oleh WP penyedia jasa perencanaan kontruksi dan penyediaan jasa pengawasan konstruksi, pengenaan PPh sama bersifat final, sehingga  tidak ada masalah lebih/kurang bayar pemotongan PPh pasal 4 ayat (2), karena memang PP 51 tahun 2008 dalam hal pengaturan pengenaan PPh terhadap pengusaha kualifikasi kecil selaras/tidak ada beda dengan PP sebelumnya yaitu PP 140 tahun 2000,  hanya saja klausul “…mempunyai nilai pengadaan sampai dengan 1 milyard rupiah..” pada PP 51 tahun 2008 dihilangkan.
    2. Untuk pengusaha dengan kualifikasi usaha menengah dan kualifikasi usaha besar dengan omzet usaha diatas 1 milyar selama periode Januari s.d Desember 2008 terdapat beberapa perbedaan yaitu :   pertama sifat pajak semula di selama tahun 2008 final diubah untuk periode yang sama menjadi tidak final,   kedua tarif PPh Pasal 4 ayat (2) semula 3 % untuk penyediaan jasa pelaksanaan konstruksi, dan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) semula 4% untuk penyediaan jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi menjadi tarif sesuai PPh pasal 23 dan dapat dikreditkan di SPT Tahunan
    3. Untuk pengusaha jasa konstruksi tanpa kualifikasi usaha terdapat beberapa perubahan antara lain,  pertama  sifat pajak semula di selama tahun 2008 final diubah untuk periode yang sama menjadi tidak final, kedua  tarif PPh Pasal 4 ayat (2) semula 4 % untuk penyediaan jasa pelaksanaan konstruksi, dan tarif PPh Pasal 4 ayat (2) semula 6% untuk penyediaan jasa perencanaan konstruksi dan penyediaan jasa pengawasan konstruksi menjadi tarif sesuai PPh pasal 23 dan dapat dikreditkan di SPT Tahunan

Penutup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, berdampak ke pemenuhan kewajiban dari pengusaha usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi menengah, pengusaha usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi besar dan pengusaha usaha jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha, untuk itu pengusaha konstruksi seharusnya mengajukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2008 karena dari semula dikenakan PPh Final menjadi dikenakan PPh Pasal 23 berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah dubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dan bersifat tidak final yang artinya pajak terutang masih harus dihitung dan diperhitungkan serta dilaporkan diakhir tahun takwim.

 Kredit pajak sebagai pengurang dari pajak terutang dapat berupa bukti potong yang telah dipotong oleh pemberi penghasilan, dalam hal ini penulis berpendapat bukti potong yang semula berupa Pasal 4 ayat (2) tidak perlu lagi diajukan Pemindahbukuan menjadi bukti potong PPh Pasal 23 karena kejadian ini bersifat force majer diluar kekhilafan dari WP, semata-mata karena perubahan peraturan pemerintah.

Apabila akibat pembetulan SPT Tahunan Badan terjadi kelebihan pembayaran pajak, maka atas kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diminta kembali melalui SPT Tahunan Lebih Bayar tentunya setelah melalui proses pemeriksaan pajak dan terbit SKPLB PPh Badan Tahun 2008 terlebih dahulu.

Sumber :

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s