Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

Prolog

Mr. Badu adalah seorang pengusaha sukses dibidang industri komponen komputer. Seluruh hasil produknya ia ekspor ke luar negeri. Dikarenakan sifat produknya yang sangat rentan kerusakan, saat pengiriman barang ke konsumen di luar negeri kadangkala terjadilah kerusakan pada produknya. Produk yang rusak tersebut sebagian sudah tidak dapat diselamatkan lagi, namun sebagian masih bisa diperbaiki. Dengan pertimbangan efisiensi biaya, produk tersebut tidak dikembalikan ke Mr. Badu di Indonesia, namun langsung diperbaiki oleh pembeli dengan perjanjian seluruh biaya perbaikan ditanggung dan ditagihkan oleh pembeli di luar negeri ke perusahaan Mr. Badu di Indonesia.

Selain seorang pengusaha yang sukses, Mr. Badu pun ternyata sangat memperhatikan aspek perpajakan dari kegiatan usahanya, nah atas jasa perbaikan yang dia terima tersebut wajibkah ia membayar PPN atas pemanfataan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ?

Senada dengan cerita diatas, Ny. Badu berencana membuat sebuah gedung yang tidak terlalu besar namun cukup untuk menampung sekitar 200 orang sahabat-sahabatnya, yang secara rutin dia undang dalam rangka arisan dan refresing bersama. Gedung yang dia idamkan harus berdesain eropah dengan taman bergaya inggris yang asri. Oleh karena itu ia meminta jasa seorang arsitek dan seorang ahli pertamanan dari inggris untuk membuat rancangan gedung sekaligus taman yang ia idamkan. Untuk alasan efisensi semua pekerjaan perancangan dilakukan di luar negeri, atas jasa perancangan ini haruskan Ny. Badu memungut PPN? perlu diketahui Ny. Badu adalah bukan Pengusaha Kena Pajak.

Dasar hukum pengenaan PPN

Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean merupakan objek PPN berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN sebagai berikut :

“Pasal 4
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :
…………
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
…………”

Penjelasan Pasal 4 huruf e lebih jelas lagi menerangkan sebagai berikut :

“Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai….”

Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean

Apakah yang dimaksud dengan jasa kena pajak? yang dimaksudkan jasa kena pajak adalah jasa sebagaimana dimaksudkan pasal 1 angka 5 UU No.18 Tahun 2000 yang dikenakan pajak berdasarkan UU No.18 Tahun 2000, Pasal 1 angka 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
…………
5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
………… “

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang akan wajib dikenakan PPN adalah sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 8 UU No 18 Tahun 2000 tentang PPN yaitu :

“Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”

Syarat pengenaan

Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean agar dapat dikenakan PPN harus memenuhi syarat prinsip destinasi, yaitu dikenakan PPN ditempat dimana jasa tersebut dapat dinikmati/dirasakan manfaatnya, prinsip destinasi ini secara eksplisit tercantum pada bunyi pasal 4 huruf e berikut penjelasannya, Pasal 1 angka 8 dan Penjelasan Pasal 11 huruf d UU No. 18 Tahun 2000 Tentang PPN

Adapun yang dimaksudkan daerah pabean berdasarkan UU PPN adalah sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 1 sebagai berikut :

“Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.”

Sehubungan dengan ilustrasi pada bagian prolog, maka atas kegiatan jasa perbaikan yang dilaksanakan oleh konsumen/ pembeli produk dari perusahaan Mr. Badu, yang dilakukan di luar negeri, adalah tidak dapat dikenakan PPN Jasa Luar Negeri karena walaupun secara tidak langsung perusahaan Mr. Badu mendapatkan manfaat dari jasa tersebut, namun jasa tersebut dinikmati di luar daerah pabean/ diluar negeri.

Sedangkan atas kegiatan pemanfaatan jasa desain gedung dan taman yang dipesan oleh Ny. Badu harus dikenakan PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, karena walau kegiatan jasa perancangan gedung dan taman dilakukan di luar negeri namun pemanfaatan atas jasa tersebut terjadi di dalam daerah pabean Indonesia.

Siapakah yang wajib memungut PPN atas pemanfaatan JKP dari Luar Negeri ?

Adalah siapapun yang memanfatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean tersebut, baik itu Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi, baik itu telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ataupun belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 4 huruf e UU Nomor 18 Tahun 2000 yaitu :

“Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak “C” di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha “B” yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai”

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 568/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

Saat terutang PPN Jasa Luar Negeri

Saat terutang PPN jasa kena pajak dari luar daerah pabean adalah berkaitan dengan saat pemanfaatan jasa tersebut dan tidak berkaitan dengan saat penyerahan jasa tersebut. Saat terutang PPN dinyatakan dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf d dan huruf e UU PPN :

“Pasal 11
(1) Terutangnya pajak terjadi pada saat :
…………
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e; atau
…………”

Saat terutang PPN dinyatakan secara lebih jelas dalam Penjelasan Pasal 11 huruf d UU PPN sbb :

“Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, maka terutangnya pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di dalam Daerah Pabean. Hal ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean, sehingga tidak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, saat pajak terutang tidak lagi dikaitkan dengan saat penyerahan, tetapi dikaitkan dengan saat pemanfaatan.”

Saat dimulai pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean adalah saat yang diketahui terjadi terlebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini :

a. saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;
b. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
c. saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
d. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;

atau saat ditandatangani kontrak atau perjanjian pemberian jasa. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 568/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

Cara penyetoran dan pelaporan

Tarif pengenaan PPN adalah 10 % dari jumlah yang dibayarkan atau sesuai dengan kontrak, apabila dalam nilai kontrak sudah termasuk PPN maka pajak dihitung 10/110 kali jumlah yang dibayarkan atau yang seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan jasa kena pajak tersebut

Pajak yang dipungut harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada masa yang sama dengan bulan penyetoran, SPT Masa PPN tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Dalam kasus Ny. Badu yang bukan PKP maka perlakuannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) KMK Nomor : 568/KMK.04/2000 sebagai berikut :

“Bagi orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dengan mempergunakan lembar ketiga bukti setoran Pajak ke Kas Negara paling lambat pada tanggal 20 bulan penyetoran ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut.”

Penutup

Pengenaan PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean adalah harus memenuhi prinsip destinasi yaitu di tempat mana manfaat dari jasa tersebut dapat dinikmati.

Saat terutang PPN atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean adalah berkaitan dengan saat pemanfaatan jasa tersebut dan tidak berkaitan dengan saat penyerahan jasa tersebut.

About these ads

1 Komentar

Filed under Tax Looks

One response to “Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean

  1. Mohon pencerahan, bila perusahaan kami menyewa mesin dari LN, dan kemudian mesin tsb kami sewakan lagi di DN, apakah PPN tsb juga dikenakan? Lalu pd saat kami memasukkan mesin dari LN ke DN, apakah juga kena PPN import? Apakah hal tsb bukan merup.double tax? Apakah dlm kasus ini kami juga dikenakan PPh.pasal 26?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s