Permohonan Pembatalan SKP Dari Hasil Pemeriksaan Tanpa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Atau Pembahasan Akhir berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf d UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP

Apabila suatu waktu anda, sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, atau perusahaan anda sedang menjalani pemeriksaan pajak oleh kantor pelayanan pajak, namun secara mendadak tiba-tiba mendapatkan surat ketetapan pajak (SKP), tanpa terlebih dahulu mendapatkan pemberitahuan berupa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau tidak melaksanakan pembahasan akhir dengan tim pemeriksa pajak, maka atas SKP tersebut dapat diminta untuk dibatalkan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP jo Pasal 18 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 80 Tahun 2007 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagai berikut :

“Pasal 25
(1) Hasil Pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
a. penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; atau
b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,
dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP.”

Beberapa peraturan yang menjelaskan dan/atau terkait dengan ketentuan pasal 36 angka (1) huruf d UU KUP tersebut sebagai berikut :
Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No.28 Tahun 2007 yang termasuk surat ketetapan pajak adalah : “ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.” Dengan demikian terdapat empat surat ketetapan pajak yang dapat diajukan pembatalan yaitu : SKPKB, SKPKBT, SKPN dan SKPLB.
Sedangkan yang dimaksudkan dengan SPHP dan pembahasan akhir berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak adalah :

“11. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.”:
dan Pasal 1 angka 12 :
“12. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.”

Mendapatkan SPHP merupakan hak yang bagi Wajib Pajak yang sedang menjalani pemeriksaan pajak, WP berhak hadir untuk melaksanakan pembahasan akhir dengan pemeriksa dan memberi tanggapan atas SPHP secara tertulis sesuai bunyi Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 sebagai berikut :

“Pasal 22
(4) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan paling lama :
a. 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor;
b. 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.”

namun apabila kepada Wajib Pajak telah dikirim SPHP namun WP tidak hadir maka permohonan pembatalan SKP tidak dapat dipertimbangkan sesuai penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP sebagai berikut :

“…..dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.”

Secara teknis pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP ini baru berlaku atas SKP dari hasil pemeriksaan yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 1997 sebagai dimaksudkan Pasal 36 ayat (2) huruf e PP No. 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 sebagai berikut :

“Pasal 36 ayat (2)
……
e. permohonan pembatalan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d undang-undang untuk pemeriksaan yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007”

peraturan tersebut menunjuk tahun dimulainya pemeriksaan, yaitu pemeriksaan yang dimulai setelah tanggal 31 Desember 2007, bukan tahun buku yang yang diperiksa, oleh karena itu tahun buku bisa saja tahun 2001 s.d tahun 2007.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali.

1 Komentar

Filed under Tax Looks

One response to “Permohonan Pembatalan SKP Dari Hasil Pemeriksaan Tanpa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Atau Pembahasan Akhir berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf d UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP

  1. ian doank

    Mas, artikel nya bagus dan komprehensif.
    Numpang tanya:
    1. bila WP mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sesuai pasal 23 ayat 2d UU No 28/2007, dan ternyata gugatan DITOLAK oleh PP, apakah pintu ‘permohonan pembatalan SKP oleh DJP’ masih terbuka (masih dapat diajukan) ?
    2. sejauh yang saya baca pada peraturan2 terkait ‘pembatalan SKP’, saya tidak melihat adanya jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan SKP, apakah betul begitu?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s