Pertimbangan Dalam Menentukan Pilihan Antara Keberatan Pajak Atau Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak

Tulisan ini kelanjutan dari artikel terdahulu mengenai berjudul Tips mengajukan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi pajak dan artikel berjudul Proses keberatan pajak, pada kesempatan kali ini penulis akan mengemukakan tips lainnya sehubungan dengan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar serta kaitannya dengan pertimbangan untuk menentukan pilihan antara keberatan atau pembatalan ketetapan pajak.

B.2. Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksudkan Pasal 36 Ayat (1) huruf b UU No. 28  Tahun 2007 tentang KUP

Dalam kasus Wajib Pajak (WP) menganggap baik pokok dan sanksi pajak adalah tidak benar, sehingga WP merasa SKP tersebut harus dibatalkan atau setidak-tidaknya dikurangkan, WP dapat mengajukan permohonan keberatan pajak berdasarkan Pasal 25 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP (mengenai ini telah dibahas dalam artikel terdahulu) atau WP dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan  SKP atau STP yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 28 Tahun 2007.

Pada hakekatnya proses penelaah dari materi sengketa pajak pada permohonan keberatan pajak (Pasal 25) dan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar (Pasal 36 Ayat (1) huruf b) adalah sama, yang membedakan keduanya adalah : jangka waktu pengajuan permohonan keberatan dibatasi 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman SKP (sesuai ketentuan Pasal 25 Ayat (3)), sehingga apabila melewati masa tersebut permohonan keberatan pajak tidak dapat dipertimbangkan dan akan ditolak secara formal tanpa diterbitkan SK keberatan. Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b tidak memiliki batasan jangka waktu pengajuan, sehingga apabila permohonan keberatan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formal WP dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan (penjelasan Pasal 36 ayat (1)).

Perbedaan lainnya adalah atas Surat Keputusan Keberatan, apabila WP masih belum setuju sepenuhnya, berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SK Keberatan diterima dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak. Atas Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan SKP yang Tidak Benar tidak dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak melainkan hanya dapat diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ke kantor pajak sekali lagi (hanya dapat diajukan dua kali)  dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SK atas permohonan pertama dikirim (sesuai Pasal 6 ayat (2) PMK. No. 21/PMK.03/2008).

Persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan (Pasal 36 Ayat (1) huruf  b) adalah sama dengan persyaratan formal pengajuan permohonan pengurangan atu penghapusan sanksi administrasi (Pasal 36 ayat (1) huruf a) berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 PMK. No.21/PMK.03/2008 sebagai berikut :

  1. Satu surat permohonan untuk satu ketetapan pajak;
  2. Diajukan secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut Wajib Pajak disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  3. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau yang mewakili, atau Kuasa Wajib Pajak dengan dilampiri surat kuasa khusus;
  4. Tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak;
  5. Diajukan keberatan tapi tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  25 Ayat (4) UU No.28 Tahun 2007;

Persyaratan formal harus melunasi pokok pajak terutang seperti yang disyaratkan dalam pengajuan permohonan Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU No.28 Tahun 2007 atau harus melunasi pajak terutang sedikit seperti yang telah WP setujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan seperti yang disyaratkan dalam permohonan keberatan Pasal 25 Ayat (3a) UU No.28 Tahun 2007, tidak berlakukan dalam pengajuan permohonan pasal 36 Ayat (1) b ini.

Pasal 4 Ayat (2) huruf b, PMK. No.21/PMK.03/2008 memperbolehkan suatu ketetapan pajak yang telah diajukan keberatan tapi dalam prosesnya dicabut kembali oleh Wajib Pajak, bisa diajukan kembali menggunakan Pasal 36 (1) b. Pasal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 80 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23 Ayat (3)

“Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b tidak dapat diajukan dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3)”

Dikarena pertama ketentuan berupa peraturan pemerintah memiliki kedudukan dalam hukum lebih tinggi dibandingkan peraturan menteri keuangan, kedua jika ditinjau dari segi  meteri dan proses adalah sama, maka Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 80 Tahun 2007 inilah yang lebih didahulukan.

Sebagai catatan pengajuan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf a masih bisa dilakukan untuk permohonan keberatan yang telah dicabut.

Ketetapan pajak yang bisa diajukan permohonan Pasal 36 Ayat (1) huruf b adalah :

  1. Surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN)

Sedangkan hal-hal yang menjadi perhatian dalam menentukan pilihan adalah :

  1. Pengajuan permohonan keberatan memiliki jangka waktu pengajuan, sedangkan pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak tidak dibatasi waktu;
  2. Permohonan keberatan mensyaratkan pembayaran pajak terutang sedikitnya yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan, permohonan pengurangan atau pembatalan tidak mensyaratkan pelunasan pajak terutang terlebih dahulu;
  3. Atas SK Keberatan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak, sedangkan SK Pengurangan atau Pembatalan SKP dapat diajukan untuk kedua kalinya ke kantor pajak;
  4. Denda 50% berdasarkan Pasal 25 ayat (9) UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP hanya berlaku untuk SK keberatan, sedangkan untuk SK Pengurangan atau Pembatalan SKP tidak dikenakan.

1 Komentar

Filed under Tax Looks

One response to “Pertimbangan Dalam Menentukan Pilihan Antara Keberatan Pajak Atau Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak

  1. coba dong disarikan, boleh atau tidak itu mengajukan keberatan dan pengurangan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s