Perbedaan Jasa Konstruksi dengan Usaha Jasa Konstruksi

A. Pembukaan

Beberapa saat lalu dalam suatu millis pajak yang saya ikuti, secara tidak sengaja terjadi suatu diskusi dan sharing pendapat berkenaan pengenaan Pajak Penghasilan atas Jasa konstruksi manakah yang termasuk jasa Konstruksi yang dikenakan PPh Pasal 23 dan manakah yang seharusnya dikenakan Pasal 4 (2) tentang penghasilan yang dikenakan pajak final. Saya mencoba menuangkan hasil pemahaman mengenai permasalahan tersebut dalam blog ini, tulisan ini semata-mata adalah pendapat saya pribadi dan tidak mewakili institusi manapun semoga dapat berguna bagi yang membutuhkannya.

Sebagaimana kita ketahui bersama kalimat ”jasa konstruksi” sebagai objek pemotongan Pajak Penghasilan terdapat di dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 . Bunyi kedua Pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

Bunyi Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 :

“(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Wajib Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:
………..
c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
…………
2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”

Bunyi Pasal 4 ayat (2) huruf d :
”……….
(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
…….
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
e. ………
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Kedua pasal diatas sekilas seperti rancu, maksudnya satu objek diatur dalam dua pasal yang berbeda, akan tetapi apabila kita perhatikan dengan seksama ternyata dua pasal tersebut mengatur dua hal yang berbeda dan tidak ada kerancuan sama sekali.

B. Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008


Untuk lebih memahami jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d marilah kita melihat Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa konstruksi yang walaupun PP tersebut diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, namun masih berlaku dan relevan untuk menjelaskan definisi dari usaha jasa konstruksi dan besaran tarif pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenakan pajak final.

Berikut ini definisi Jasa Konstruksi, pekerjaan konstruksi, penyedia jasa konstruksi, nilai kontrak dsb berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2008

Pasal 1

“Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:
……….
2. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
3. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
6. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
……….”

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan usaha jasa konstruksi yang dikenakan PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, yang dapat berupa orang pribadi atau badan, yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi, pelaksanaan jasa konstruksi dan pengawasan jasa konstruksi maupun sub-subnya.
Besaran tarif PPh final yang harus dipotong oleh pengguna jasa atau harus disetor sendiri oleh penyedia jasa diatur dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

“Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:
a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.”

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) hurup a PP No. 51 Tahun 2008 berbunyi : “Yang dimaksud dengan “Kualifikasi usaha” adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi”
Penjelasan Pasal 3 ayat (1) hurup c berbunyi : “Yang dimaksud dengan “Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b antara lain Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar”.
Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) berikut penjelasannya dapat disimpulkan bahwa usaha jasa konstruksi dapat dilaksanakan baik oleh WP yang kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan usaha jasa konstruksi yang telah bersertifikasi maupun oleh oleh WP yang kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan usaha jasa konstruksi yang belum bersertifikasi.

C. Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Lingkup kegiatan jasa konstruksi berdasarkan pasal 1 Ayat 2 PP No. 51 Tahun 2008 cukup luas meliputi : “… keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.” Kegiatan jasa konstruksi tersebut tidak seluruhnya dikenakan PPh final Pasal 4 ayat (2), akan tetapi sebagian dari pekerjaan jasa konstruksi dikenakan Pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2, Pertanyaannya adalah kegiatan jasa konstruksi yang bagaimanakah yang dikenakan PPh tidak final sebagaimana dimaksud pasal 23 ini? Berikut ini kurang lebih penjelasannya :

a. Berdasarkan Wajib Pajak yang menyediakan layanan jasa konstruksi
Pasal 4 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh jo PP No. PP No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi telah memberikan batasan yang jelas bagian mana dari kegiatan usaha jasa konstruksi yang dapat dikenakan PPh final dan mana yang tidak dikenakan PPh final (dikenakan PPh Pasal 23). Penghasilan yang dikenakan PPh final secara langsung dapat dikatakan bahwa apabila Wajib Pajak yang memberikan layanan usaha jasa konstruksi adalah memiliki usaha pokok sebagai penyedia jasa konstruksi (kontraktor), baik yang bersertifikasi maupun yang tidak bersertifikasi, maka penghasilan yang diterima oleh kontraktor tersebut wajib dipotong PPh final. Sedangkan apabila Wajib Pajak yang memberikan layanan jasa konstruksi adalah selain yang usaha pokoknya menyediakan layanan jasa konstruksi, maka penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut wajib dipotong PPh Pasal 23.

b. Berdasarkan Positif List
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 244/PMK.02/2008 tanggal 01 Januari 2009 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah membuat daftar beberapa kegiatan jasa konstruksi yang ditetapkan sebagai objek PPh Pasal 23 UU, yaitu antara lain :

“Pasal 1
(1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
………….
e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
………….
r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
……………”

Dengan demikian penghasilan dari beberapa kegiatan jasa konstruksi seperti tesebut dalam huruf e, huruf f, huruf g, huruf r dan huruf s diatas tanpa ragu lagi dapat langsung dikenakan PPh Pasal 23, dan beberapa penghasilan dari sebagian kegiatan jasa konstruksi dikenakan PPh sesuai dengan Wajib Pajak yang menyediakan layanan jasa konstruksi tersebut. Maksudnya kegiatan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa kontruksi atau kontraktor akan dikenakan PPh Final (kecuali seperti yang telah ditetapkan PMK No. 244/PMK.02/2008 yaitu pada pasal 1 ayat (2) huruf e, f dan g dikenakan PPh Pasal 23 dan tidak final) dan kegiatan konstruksi baik berupa perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan konstruksi yang dilaksanakan oleh selain penyedia jasa konstruksi (kontraktor) akan dikenakan PPh Pasal 23.

D. Kendala Praktis
Pertama penerima layanan jasa konstruksi tidak mengetahui ketentuan berupa positif list dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 244/PMK.02/2008 tanggal 01 Januari 2009 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,
Kedua penerima layanan jasa konstruksi harus terlebih dahulu memastikan pemberi layanan jasa konstruksi adalah Wajib Pajak ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi atau bukan sebelum menentukan jenis pajak penghasilan yang akan dipotongnya

E. Penutup

Kita dapat memastikan apakah suatu penghasilan dari pekerjaan jasa konstruksi dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 23 dengan cara memastikan WP penyedia jasa konstruksi adalah pengusaha jasa konstruksi atau bukan, serta memperhatikan jenis jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23 dalam bentuk positif list
Untuk mengetahui Wajib Pajak adalah pengusaha jasa konstruksi, Kita dapat melihat KLU yang tercantum dalam NPWP dari WP yang bersangkutan dan meminta sertifikasi pengusaha jasa konstruksi jika ada.

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s