PPh Pasal 22

No Urut Penghasilan Tarif

%

DPP Ketentuan Berlaku
1 Badan Usaha Industri/Eksportir
a. Semen 0.25 DPP PPN KEP – 401/PJ./2001
b. Kertas 0.1 DPP PPN KEP – 69/PJ./1995
c. Baja#* 0.3 DPP PPN KEP – 01/PJ./1996
d. Otomotif# 0.45 DPP PPN KEP-32/PJ./1995  jo. KEP – 65/PJ./1995 jo SE – 01/PJ.43/2004
e. Rokok## - - 210/PMK.03/2008 Jo PER – 52/PJ/2008 jo SE – 7/PJ.03/2008
2 Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah^* 5 Harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM 253/PMK.03/2008 jo SE – 13/PJ/2009
3 Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk* 1.5 Nilai Pembelian PMK No. 08/PMK.03/2008
4 Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai** PMK No. 08/PMK.03/2008
a. API 2.5 Nilai Impor s.d.a
b. Impor kedelai, gandum, tepung terigu oleh importir dengan API 0.5 Nilai Impor s.d.a
b. Non API 7.5 Nilai Impor s.d.a
5 Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai) 7.5 Harga jual lelang s.d.a
6 Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina
a. SPBU/Agen/Penyalur  Swasta (Final)
Premium 0.3 Harga jual KEP-417/PJ./2001
Solar 0.3 Harga jual s.d.a
Premix/Super TT 0.3 Harga jual s.d.a
b. SPBU Pertamina
Premium 0.25 Harga jual s.d.a
Solar 0.25 Harga jual s.d.a
Premix/Super TT 0.25 Harga jual s.d.a
Minyak Tanah 0.3 Harga jual s.d.a
Gas LPG 0.3 Harga jual s.d.a
Pelumas 0.3 Harga jual s.d.a
7 Industri/Eksportir bidang kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan atas pembelian ke pengepul 0.25 Harga pembelian tidak termasuk PPN PER-23/PJ./2009

Keterangan :

# Kecuali Instansi Pemerintah, Corps Diplomatik, bukan Subjek pajak; pengenaan tarif dari DPP untuk penghitungan PPN
## Industri rokok sejak 1 januari 2009 bukan lagi pemungut PPh Psl 22 atas penjualan rokok di dalam negeri oleh karena itu distributor rokok PPh dikenakan berdasarkan PPh Pasal 17 dan tidak final
* Pemotongan  dari harga pembelian dilakukan oleh :

  1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
  2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
  3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
  4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
** Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor
#* Dikenakan pada tahap industri hulu namun apabila industri bersifat ter-integrasi yaitu juga menghasilan produk antara dan produk hilir maka pengenaan Ph Pasal 22 atas penjualan semua produk tersebut
^* Macam barang sangat mewah :

  1. pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
  2. kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  3. rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi);
  4. apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
  5. kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
————————————————————————————-

————————————————————-

Pasal 22 UU PPh

(1)               Menteri Keuangan dapat menetapkan:

  1. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
  2. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
  3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang   yang tergolong sangat mewah.

(2)               Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3)               Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Penjelasan :

Pasal 22

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah:

  • bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
  • badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
  • Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Dalam pelaksanaan ketentuan ini Menteri Keuangan mempertimbangkan, antara lain:

  • penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
  • tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang; dan
  • prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.

Pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, pemungutan pajak berdasarkan ketentuan ini dapat bersifat final.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

————————————————————————————————-

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.03/2008

  1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
  2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
  3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
  4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
  5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
  6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
  7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s