Arsip Tag: Pajak

Istilah dalam Penagihan Pajak

  1. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau            Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
  3. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
  4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
  5. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  6. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
  7. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
  8. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
  9. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
  10. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
  11. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
  12. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
  13. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
  14. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
  15. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
  16. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
  17. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  18. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
  19. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sumber:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Tanggung Renteng Pelunasan Hutang Pajak

Istilah tanggung renteng terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP yang berbunyi: “wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang,..”. Hutang pajak semula adalah merupakan kewajiban dari penanggung pajak dalam hal ini badan/perusahaan atau orang pribadi yang mempunyai utang pajak untuk melunasinya, apabila penanggung pajak tidak dapat melunasi kewajiban berpindah secara renteng kepada wakil dari penanggung pajak.

Kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak Badan ditanggung secara renteng oleh pengurus perusahaan, sedangkan Kewajiban perpajakan dari usaha Wajib Pajak Orang Pribadi ditanggung secara renteng oleh harta/barang pribadi dari suami/istri dan anak yang berstatus masih dalam tanggungan dari Wajib Pajak tersebut, kecuali suami-istri menyatakan pisah harta berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengertian pengurus berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (4) adalah: “Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Batasan definisi dari pengurus yang cukup luas memungkinkan tindakan penagihan termasuk tindakan penagihan dengan surat paksa, blokir rekening bank, pencekalan, penyanderaan subjek pajak serta penyitaan aktiva/harta dapat diterapkan tidak sebatas terhadap pengurus yang tercantum pada akta pendirian perusahaan namun juga terhadap pengurus yang tidak tercantum pada akta pendirian perusahaan.

2 Komentar

Filed under Tax Looks

Pengeluaran WP yang Tidak Termasuk Sebagai Biaya 3M

Pajak Penghasilan (PPh) dihitung dengan cara mengalikan tarif PPh dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP adalah penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M) selama satu tahun pajak. Dalam menghitung besarnya biaya 3M tersebut tidak semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Wajib Pajak diakui, secara fiskal, menjadi pengurang dari penghasilan bruto.

berdasarkan penjelasan Pasal 9 Ayat (1) UU PPh “Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.” Berikut biaya-biaya yang tidak diakui menurut ketentuan perpajakan berdasarkan Pasal 9 UU No.: 36 Tahun 2008 tentang PPh sbb.: Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

PPh Pasal 21 WP Penerima Pensiun

Pembayaran uang manfaat pensiun dan sejenisnya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun dianggap sebagai pembayaran sekaligus yang mendapat perlakuan tarif PPh khusus yang relatif lebih rendah dari tarif Pasal 17 KUP. Dalam tulisan terdahulu Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) penerima penghasilan dapat dikelompokan menjadi : a) pegawai, b) penerima pensiun, c) bukan pegawai dan d) peserta kegiatan, termasuk kelompok WP OP penerima pensiun adalah penerima pesangon, tunjangan hari tua, jaminan hari tua dan pembayaran sejenisnya. Wajib Pajak penerima pensiun menerima penghasilan berupa:

  1. Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;
  2. Uang Manfaat Pensiun;
  3. Uang Tunjangan Hari Tua (THT);
  4. Uang Jaminan Hari Tua (JHT).

pemberian uang pesangon, UMP, uang THT, uang JHT dilaksanakan langsung oleh pemberi kerja atau melalui pihak ketiga yaitu: Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja, Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, badan  penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lainnya yang sejenis. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Badan Usaha yang Wajib Memungut PPh Pasal 22

Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah :

  1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
  2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
  3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4; Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Pemeriksaan Objek Pajak PPh Pasal 23

Seringkali terjadi dalam menghadapi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak dihadapkan dengan sejumlah koreksi atas pengeluaran yang menurut pemeriksa pajak adalah objek pajak PPh Pasal 23 sedangkan menurut Wajib Pajak pengeluaran tersebut bukan Objek Pajak. Kesalahpahaman ini tidak akan terjadi apabila Wajib Pajak telah mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 23.

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nila Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Batas Waktu Penyetoran Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT Masa :

No

Jenis SPT Masa Batas Waktu Penyetoran/Pembayaran Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir 20 (dua puluh) harisetelah Masa Pajak berakhir
2. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh
3. PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
4. PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak
5. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh
6. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh
7. PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh
8. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir
9. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri
10. PPh Pasal 25
11. PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak
12. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk
13. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor -
14. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
15. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara 14 (empat belas) harisetelah Masa Pajak berakhir
16. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
17. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir 20 (dua puluh) harisetelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
18. Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak

SPT Tahunan :

No Jenis Pajak Yang Menyampaikan SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir
1. SPT PPh Tahunan Wajib Pajak orang pribadi sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
Wajib Pajak badan 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

Keterangan :

- Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sumber :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana diringkas oleh MyTax Profesional-Tax information partner for tax officer

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Bagi masyarakat yang tertimpa bencana alam dan kejadian yang tidak diharapkan seperti gempa, kekeringan, angin topan, kebakaran, terserang wabah hama tanaman, tsunami dan lain-lain, berhak untuk mendapatkan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai dengan 100 % dengan mengajukan permohonan pengurangan PBB ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat secara perseorangan maupun secara kolektif.
Pengurangan PBB berbeda dengan keberatan PBB, pengurangan PBB tidak berkaitan dengan perselisihan luas Objek Pajak, perselisihan nilai rupiah dalam NJOP atau perbedaan pemahaman peraturan perundang-undangan, Pengurangan PBB hanya berkaitan dengan kondisi yang terjadi/menimpa terhadap Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak yang disebabkan oleh kondisi Subjek Pajak itu sendiri maupun disebabkan bencana alam atau kondisi lain yang tidak diharapkan yang menimpa Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak dalam tahun pajak yang dimintakan pengurangan PBB. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Perlakuan sisa lebih penghasilan lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian

Lembaga pendidikan dan/atau penelitian berhubungan langsung dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga agar dapat lebih meningkat sangat memerlukan dukungan dari pemerintah. Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah adalah dengan menetapkan sisa lebih penghasilan dari lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Pengecualian sisa lebih usaha dari lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian, tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf m UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
  2. lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat nirlaba yaitu badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya;
  3. lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan harus bersifat terbuka kepada siapa saja;
  4. lembaga atau badan yang menyelenggarakan pendidikan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26 untuk Orang Pribadi bukan pegawai

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menerima penghasilan dapat dikelompokan menjadi : a) pegawai, b) penerima pensiun, c) bukan pegawai dan d) peserta kegiatan, termasuk WP OP pegawai adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga lepas, buruh harian, mingguan, bulanan). Termasuk kelompok WP OP penerima pensiun adalah penerima pesangon, tunjangan hari tua, jaminan hari tua dan pembayaran sejenisnya, sedangkan WP OP peserta kegiatan antara lain peserta lomba, peserta rapat, peserta pendidikan/pelatihan dan peserta kegiatan lainnya.

WP OP bukan pegawai  adalah : “.. orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan”, penghasilan yang diterima atau diperoleh WP bukan pegawai biasanya diistilahkan sebagai “imbalan” bukan gaji ataupun upah. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks