Arsip Tag: Keberatan Pajak

Imbalan Bunga bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak akan mendapatkan imbalan bunga dalam hal sebagai berikut :

  1. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP;
  2. Keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP;
  3. Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP;
  4. Kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP;
  5. Kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang KUP; atau
  6. Kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga Pasal 19 ayat (1) karena Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP.

Dari sekian banyak hal yang dapat menyebabkan imbalan bunga, ternyata ada sesuatu yang menurut penulis menarik untuk didalami atau sekedar diketahui yaitu ketentuan imbalan bunga bagi Wajib Pajak dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP, menurut penulis cukup menarik untuk diketahui, karena ternyata tidak semua Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya bisa mendapat imbalan bunga, walaupun Wajib Pajak sebelum pengajuan keberatan/banding telah melunasi jumlah pajak yang harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT. Sehingga pertanyaan yang muncul adalah dalam hal putusan keberatan/banding apakah sebenarnya imbalan bunga dapat diberikan? Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Pemeriksaan Objek Pajak PPh Pasal 23

Seringkali terjadi dalam menghadapi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak dihadapkan dengan sejumlah koreksi atas pengeluaran yang menurut pemeriksa pajak adalah objek pajak PPh Pasal 23 sedangkan menurut Wajib Pajak pengeluaran tersebut bukan Objek Pajak. Kesalahpahaman ini tidak akan terjadi apabila Wajib Pajak telah mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 23.

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nila Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang paling dikenal oleh setiap lapisan masyarakat dari pelosok desa sampai ke kota besar, hampir semua orang tahu apa itu PBB dan sebagaimana halnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam PBB terdapat pula ketentuan yang mengatur perihal pengajuan keberatan PBB, pengurangan PBB,  dan  pengurangan sanksi PBB dan BPHTB.

Ketentuan perundangan-undangan perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, terpisah dari ketentuan UU KUP kecuali hal-hal yang tidak diatur dalam UU PBB maka ketentuan formal akan mengikuti ketentuan dalam UU KUP. Pasal 23 UU PBB berbunyi : “Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturan perundang-undangan lainnya”. Baca lebih lanjut

2 Komentar

Filed under Tax Looks

Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan

Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan bisa dikatakan sebagai bunga atas bunga, kenapa? karena dasar pengenaan STP adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang dalam nilai ketetapan tersebut telah mengandung unsur sanksi administrasi berupa bunga.

STP Bunga/Denda Penagihan adalah timbul apabila : i) pajak yang masih harus dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, ii) Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran/pelunasan utang pajak, iii) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan iv) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Imbalan Bunga Berdasarkan Pasal 27A UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP

Ketentuan Pasal 27A ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP memasukan SKPN dan SKPLB sebagai produk hukum yang dapat memperoleh imbalan bunga, namun benarkah demikian adanya?  berikut bunyi Pasal 27A ayat (1) KUP :

“Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan…”

Jawaban atas pertanyaan diatas adalah terletak pada prase kalimat : “..selama pajak yang masih harus dibayar..” dan pada prase kalimat : “..yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak..” sekarang mungkinkah suatu SKPN dan SKPLB mempunyai sisa pajak yang masih harus dibayar..? jawabannya tentu saja tidak. Baca lebih lanjut

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Proses Keberatan (artikel kedua)

Pembukaan

Perubahan dan penyempurnaan senantiasa menjadi bagian dari dinamika upaya pengumpulan dana pembangunan (pajak) oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan bagian dari upaya penyempurnaan tersebut adalah berubahnya berbagai ketentuan perpajakan termasuk ketentuan yang berkaitan dengan proses pengajuan keberatan. Tulisan tentang proses keberatan kali ini adalah kelanjutan dari tulisan terdahulu dengan judul yang sama, latar belakang penulisan artikel ini adalah dikarenakan terbitnya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-203/PJ./2009 Tanggal 13 Agustus 2009 Tentang Tertib Administrasi Dalam Proses Keberatan, Banding dan Gugatan yang memberikan gambaran lebih jelas perihal persyaratan dan tertib adminstrasi dalam pengajuan keberatan.  Artikel proses keberatan ini akan dibahas persyaratan pengajuan keberatan, beberapa langkah alternatif selanjutnya setelah proses keberatan ditolak atau dicabut sendiri oleh Wajib Pajak dan berbagai ketentuan penting dalam proses keberatan secara menyeluruh.

  Baca lebih lanjut

1 Komentar

Filed under Tax Looks

Proses Keberatan Pajak

Prolog

“…Pagi itu Tn.Rwo seorang pengusaha terkenal dibidang penangkaran burung langka, merasa malas sekali untuk bangun kepalanya pusing dan berat, penyebabnya adalah kemarin sore ia mendapatkan ”surat cinta” dari Kantor Pajak tempat perusahaan terdaftar berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang isi sangat membuat hatinya gundah, ia tak habis pikir kenapa tiba-tiba saja perusahaan yang ia kelola ditangih pajak dengan jumlah sangat spektakuler seperti itu, dari mana datangnya angka-angka tersebut pikirnya, yang ia tau selama ini semua kewajiban perpajakan PT Burung Perkasa miliknya sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sore itu semua karyawan bagian keuangan disemprotnya habis-habisan beruntunglah Ms.Manis, sekretaris kesayangannya, datang menenangkan. Melihat senyuman sekretarisnya amarah Tn.Rwo langsung sedikit mereda dan dengan sedikit genit lantas ia meminta sektratarisnya untuk mencarikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Ms. Manis berjanji akan berusaha mencari jalan keluarnya..”  Baca lebih lanjut

2 Komentar

Filed under Tax Looks