Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak sekurang-kurangnya mencakup :

1. gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha,struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran Iingkungan usaha;
2. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;
3. hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha;
4. pembanding yang terpilih; dan
5. catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

Jika Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Common Terms in Transfer Pricing

 Peraturan terkait :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh;
2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN;
3. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2009 tentang KUP;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 01/PJ.7/1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Data pembanding yang valid dari hasil analisis kesebandingan selanjutnya diolah menggunakan salah satu metode Harga Transfer yang paling cocok dengan kondisi usaha Wajib Pajak sehingga hasil akhir adalah menghasilkan harga atau laba usaha yang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Bersambung…

Transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :

1. tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
2. terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba.

Yang dimaksudkan, pada angka 2, sebagai tindakan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi usaha terhadap harga atau laba, adalah harga transfer dari transaksi yang terjadi antara Wajib Pajak dengan pihak afiliasi yang memiliki hubungan istimewa masih dapat dikoreksi agar sesuai dengan data pembanding dari transaksi dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang memiliki kesamaan kondisi usaha dengan kondisi usaha dari Wajib Pajak. Data pembanding dapat berupa data pembanding internal ataupun data pembanding eksternal. Sedangkan yang dimaksud dengan ’Tidak berpengaruh secara material dan signifikan’ yaitu apabila transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai nilai penghasilan atau pengeluaran tidak melampaui Rp 10.000.000,00.

Perbedaan kondisi transaksi antara transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa secara relatif dapat diminimalkan dengan memberikan nilai atau pembobotan terhadap terhadap data pembanding yang meliputi lima faktor kesebandingan pada tabel diatas sehingga kondisi transaksi/usaha dari data pembanding mendekati/sama dengan kondisi transaksi/usaha dari Wajib Pajak. Usaha lain dapat juga dengan memilih beberapa data pembanding dari berbagai sumber yang selanjutnya dilakukan analisis dan memberikan penilaian, selajutnya dilakukan pemilihan data pembanding yang paling mendekati kondisi usaha dari Wajib Pajak. Data pembanding hasil analisis kesebandingan dapat berupa harga jual, harga beli, rasio gross profit atau rasio net profit baik itu terhadap sales, terhadap COGS, terhadap aktiva, terhadap inventori dll.

Setelah mendapatkan data pembanding langkah selanjutnya adalah menetukan metode harga transfer yang sesuai. Setiap metode memiliki kriteria tersendiri yang harus sesuai dengan kondisi usaha dari Wajib Pajak.

Bersambung..

Langkah Langkah Menerapkan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha

Konon kabarnya terdapat beberapa perusahaan multi nasional yang melakukan praktek transfer harga yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan kelaziman usaha, sehingga bisa terjadi sebuah perusahaan yang telah berdiri lebih dari lima tahun selalu menderita rugi fiscal tapi tetap bisa eksis beroperasi sampai dengan saat ini.

Tidak adanya kebijakan harga transfer yang jelas yang dipakai pengusaha (baca Wajib Pajak) bisa mengakibatkan terjadinya koreksi fiscal oleh pemeriksa pajak, yang kemudian akan berujung ke pengajuan Keberatan dan dilanjutkan ke pengajuan Banding di Pengadilan Pajak. Kebijakan Transfer Pricing yang dipakai oleh aparat perpajakan adalah mengacu kepada kebijakan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor Per-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yang juga sesuai dengan  Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations yang diterbitkan oleh Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD).

Kebijakan harga transfer yang disarankan adalah :

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen comparable uncontrolled price (CUP) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding;
2. Metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar;
3. Metode biaya-plus (cost plus methode / CPM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
4. Metode pembagian laba (profit split method / PSM) adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis laba transaksional (transactional profit method) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai HubunganIstimewa;
5. Metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

Pengusaha dapat memilih salah satu metode harga transfer yang paling sesuai dengan kondisi usahanya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan harga transfer yang wajar ketika melakukan transaksi dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding ;
2. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ;
3. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa ; dan
4. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Dalam melaksanakan analisis kesebandingan antara data pembanding dari transaksi yang independen dengan data transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa harus memperhatikan faktor-faktor sbb:

Bersambung..

“Bagi Wajib Pajak yang akan mengajukan banding atau gugatan ke Pengasilan Pajak kira-kira persyaratan inilah yang menjadi pedoman (di Direktorat Jenderal Pajak) yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak“

Persyaratan Formal Gugatan

1. Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
2. Gugatan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat keputusan yang digugat atau dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan pajak,
3. Terhadap 1 (satu) objek gugatan diajukan 1 (satu) surat gugatan,
4. Gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal terima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan gugatan,
5. Bersama surat gugatan dilampirkan salinan dokumen yang digugat,
6. Surat gugatan ditanda tangani oleh pemohon gugatan atau kuasanya yang dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Persyaratan Formal Banding

1. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak,
2. Banding dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan dibanding,
3. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding,
4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal terima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diajukan banding,
5. Bersama surat banding dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding
6. Bersama surat banding dilampirkan bukti pembayaran 50% atas pajak yang terutang (khusus berlaku untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya saja),
7. Pada surat banding dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (berlaku khusus untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya saja),
8. Surat banding ditanda tangani oleh pemohon banding atau kuasanya dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Sumber :

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ./2010 tentang Prosedur Penanganan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan Persiapan Menghadiri Persidangan Banding atau Gugatan di Pengadilan Pajak