Transfer Pricing : Nilai Wajar atas Transaksi Khusus

Salah satu dari wujud transfer harga adalah melalui pemanfaatan jasa dari luar negeri, pemanfaatan aktiva tidak berwujud ataupun pengalihan aktiva tidak berwujud. Berikut ini adalah kondisi yang harus ada agar transaksi tersebut dianggap telah memenuhi kewajaran dan kelaziman uhasa sbb.:

No	Transaksi	Dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi
1.	Transaksi jasa yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, termasuk juga biaya/pengeluaran : kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk, kewajiban pelaporan perusahaan induk, perolehan dana/modal yang dipergunakan untuk pengambilalihan kepemilikan perusahaan dalam kelompok usaha	penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi ; terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa ; dan nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya.
2.	Transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa	transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud benar-benar terjadi ; terdapat manfaat ekonomis atau komersial ; dan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding dengan menerapkan Analisis kesebandingan dan menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi.
3.	Transaksi pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa	transaksi pengalihan harta tidak berwujud benar-benar terjadi ; dan nilai pengalihan harta tidak berwujud antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan istimewa sama dengan nilai pengalihan harta tidak berwujud yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding.

Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak sekurang-kurangnya mencakup :

1. gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha,struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran Iingkungan usaha;
2. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya;
3. hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha;
4. pembanding yang terpilih; dan
5. catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak.

Jika Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Common Terms in Transfer Pricing

APA (Advance Pricing Arrangement)	An arrangement that determines in advance an appropriate set of criteria (eg method, comparables, critical assumptions) to determine the transfer pricing of certain transactions over a fixed period of time.  See also Bilateral APA, domestic APA, Unilateral APA
Arm’s length principle	The agreed international standard to be used for determining transfer prices for tax purposes
Article 7 (Business Profits Article)	Article 7 of the OECD Model DTA. Provides rules on how to attribute income to Permanent Establishments
Article 9 (Associated Enterprises Article)	Article 9 of the OECD Model DTA. Provides rules on how to address non-arm’s length pricing between separate related parties (enterprises)
Associated Enterprises	Related parties. Specifically defined in Article 9 of most DTAs.
Bilateral APA	Also known as a MAP APA.  An APA concluded between two revenue authorities covering transactions of related parties in those two jurisdictions
Comparability Analysis	A comparison of the controlled transaction(s) under review with similar arm’s length transaction(s)
Competent Authority	Person with the authority to act on behalf of a revenue administration in dealings with other revenue administrations
Controlled transaction	A non-arm’s length transaction
Division 13	Division of Australia’s tax law that deals with transfer pricing
Domestic APA	Domestic component of a bilateral APA: Agreements are signed between the two tax administrations, then each tax administration signs a domestic APA (reflecting the same terms) with its taxpayer
DTA (Double Tax Agreement)	Agreement between two governments for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion.  Also known as Treaties, Double Tax Treaties or Double Tax Conventions
FAR	Functions, Assets, Risks
Functional Analysis	An analysis of the relevant functions, assets and risks
MAP (Mutual Agreement Procedure)	A means through which tax administrations consult to resolve disputes regarding the application of DTAs.  Can be used to eliminate double taxation that could arise from a transfer pricing adjustment
MNE (multinational enterprise or MNE Group)	A group of associated enterprises with business establishments in two or more countries
PE (Permanent Establishment)	Generally a branch part of the same legal entity as an overseas enterprise.  Specifically defined in most DTAs (and in domestic law).
Uncontrolled transaction	A transaction between independent (arm’s length) enterprises acting wholly independently
Unilateral APA	An APA concluded between one taxpayer and one revenue administration.  May cover all the related party international dealings of that taxpayer.

 Peraturan terkait :

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh;
2. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN;
3. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2009 tentang KUP;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-01/PJ.7/1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep- 01/PJ.7/1993 Tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.