Tanggung Renteng Pelunasan Hutang Pajak

Istilah tanggung renteng terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang KUP yang berbunyi: “wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang,..”. Hutang pajak semula adalah merupakan kewajiban dari penanggung pajak dalam hal ini badan/perusahaan atau orang pribadi yang mempunyai utang pajak untuk melunasinya, apabila penanggung pajak tidak dapat melunasi kewajiban berpindah secara renteng kepada wakil dari penanggung pajak.

Kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak Badan ditanggung secara renteng oleh pengurus perusahaan, sedangkan Kewajiban perpajakan dari usaha Wajib Pajak Orang Pribadi ditanggung secara renteng oleh harta/barang pribadi dari suami/istri dan anak yang berstatus masih dalam tanggungan dari Wajib Pajak tersebut, kecuali suami-istri menyatakan pisah harta berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengertian pengurus berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (4) adalah: “Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Batasan definisi dari pengurus yang cukup luas memungkinkan tindakan penagihan termasuk tindakan penagihan dengan surat paksa, blokir rekening bank, pencekalan, penyanderaan subjek pajak serta penyitaan aktiva/harta dapat diterapkan tidak sebatas terhadap pengurus yang tercantum pada akta pendirian perusahaan namun juga terhadap pengurus yang tidak tercantum pada akta pendirian perusahaan.

About these ads

2 Komentar

Filed under Tax Looks

2 responses to “Tanggung Renteng Pelunasan Hutang Pajak

  1. Ariful Bahri

    Saya mau tanya, apabila Saya selaku direktur PT.A, pemegang 50% saham, total saham senilai 4 miliar rupiah, lalu mempunyai hutang pajak sebesar 5 miliar Rupiah, apakah harta saya pribadi yang katakanlah senilai 6 miliar dapat disita untuk menutup hutang pajak? Apakah ini yang dimaksud bertanggung jawab secara renteng? Lalu bagaimana dengan Pasal 3 (1)UU No.40 Th.2007 tentang Perseroan Terbatas, yg menyebutkan Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.Thanks.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s