Imbalan Bunga Berdasarkan Pasal 27A UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP

Ketentuan Pasal 27A ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP memasukan SKPN dan SKPLB sebagai produk hukum yang dapat memperoleh imbalan bunga, namun benarkah demikian adanya?  berikut bunyi Pasal 27A ayat (1) KUP :

“Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan…”

Jawaban atas pertanyaan diatas adalah terletak pada prase kalimat : “..selama pajak yang masih harus dibayar..” dan pada prase kalimat : “..yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak..” sekarang mungkinkah suatu SKPN dan SKPLB mempunyai sisa pajak yang masih harus dibayar..? jawabannya tentu saja tidak.

Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pajak terutang hasil dari perkalian tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak yang kemudian dikurangi oleh kredit pajak yang dapat berupa pajak yang sudah dibayar sendiri selama tahun berjalan, pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak ketiga dan pokok dari STP/SKP yang sudah dibayar. Dengan demikian walaupun pada pasal 27A ayat (1) huruf b disebutkan bahwa perhitungan imbalan bunga untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, besarnya/jumlah imbalan bunga tidak dapat dihitung karena jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah nihil atau bahkan lebih bayar.

Imbalan bunga berdasarkan ketentuan Pasal 27A UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP telah mengalami perubahan dari UU KUP sebelumnya, perubahan tersebut antara lain berupa perubahan pada ayat (1) yaitu (a) penambahan putusan yang dapat menimbulkan imbalan bunga yaitu dengan penambahan putusan permohonan peninjauan kembali, (b) penambahan produk SKP yang dapat memperoleh imbalan bunga yaitu SKPN dan SKPLB dan (c) ketentuan cara penghitungan imbalan bunga. Perubahan ketentuan Pasal 27A UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP yang cukup berarti adalah penambahan ayat (1a) antara ayat (1) dan ayat (2). Perbandingan ketentuan pasal 27A  UU Nomor 16 Tahun 2009 dengan UU No.16 tahun 2000 sebagai berikut :

Pasal 27A

Imbalan Bunga Diberikan apabila :

UU No. 16 Tahun 2000

UU No. 16 Tahun 2009

Ayat (1)

v SK Keberatanv Put.Banding atas :

  1. SKPKB
  2. SKPKBT

dikabulkan seluruhnya atau sebagian. (hanya untuk SK Keberatan dan Putusan Banding yang menyangkut SKPKB dan SKPKBTPenjelasan pasal 27A ayat (1))

v SK Keberatanv Put. Bandingv Put. PK atas :

  1. SKPKB
  2. SKPKBT
  3. SKPN
  4. SKPLB

dikabulkan seluruhnya atau sebagian

(atas SKP saja)

Ayat (1a)

 

 

 

v SK Pembetulanv SK Penguranganv SK Pembatalan atas :

  1. SKPKB
  2. SKPKBT
  3. SKPN
  4. SKPLB
  5. STP

dikabulkan seluruhnya atau sebagian.

(atas SKP dan STP)

Ayat (2)

 

 

v STP Ps 14 (4)v STP Ps 19 (1) Berdasarkan :SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Adm. (Ps 36 (1) a) Sbg akibat terbitnya :

  1. SK Keberatan
  2. Put. Banding

 

atas :

  • SKPKB
  • SKPKBT

dikabulkan sebagian atau seluruhnya (penjelasan Pasal 27A ayat (2))

v STP Ps 14 (4)v STP Ps 19 (1) 

 

Berdasarkan :SK Pengurangan atau SK Penghapusan Sanksi Adm. (Ps 36 (1) a) Sbg akibat terbitnya :

  1. SK Keberatan
  2. Put. Banding
  3. Put. PK

atas :

  • SKPKB
  • SKPKBT

dikabulkan sebagian atau seluruhnya (penjelasan Pasal 27A ayat (2))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dari tabel persandingan pasal 27A tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

  1. SKP yang bisa memperoleh imbalan bunga adalah SKPKB dan SKPKBT yang atas pengajuan keberatan, permohonan banding, permohonan peninjauan kembali, permohonan pembetulan, permohonan pengurangan dan permohonan pembatalan dikabulkan sebagian atau seluruhnya.
  2. STP yang bisa memperoleh imbalan bunga adalah : (i) atas STP yang permohonan pembetulan, permohonan pengurangan dan permohonan pembatalan dikabulkan sebagian atau seluruhnya (ii) STP Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 Ayat (1) yang terkait dengan SKP yang atas pengajuan keberatan, permohonan banding atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya.
  3. Kelebihan pembayaran pajak atas SKP atau STP yang permohonan gugatan nya dikabulkan sebagian atau seluruhnya tidak dapat memperoleh imbalan bunga.

Ketentuan pelaksanaan yang mengatur tata cara pemberian imbalan bunga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 195/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga. Berdasarkan Pasal 2 PMK No.: 195/PMK.03/2007, imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal :

  1. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang KUP yaitu kantor pajak terlambat/menerbitkan SPMKP atau SPMIB lewat dari 1 bulan
  2. keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (3) Undang-Undang KUP yaitu kantor pelayanan pajak menerbitkan SKPLB lewat  1 bulan setelah batas terakhir pemprosesan SPTLB yaitu 12 bulan 
  3. Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (4) Undang-Undang KUP yaitu atas SPTLB yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan kemudian diputus bebas
  4. kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang KUP;
  5. kelebihan pembayaran pajak karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atas surat ketetapan pajak atau   Surat Tagihan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1a) Undang-Undang KUP; atau
  6. kelebihan pembayaran sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga Pasal 19 ayat (1) karena Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP

Besarnya bunga adalah 2% perbulan dengan hitungan bulan maksimal 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan. untuk memberikan imbalan bunga pertama-tama Kantor Pelayanan Pajak setelah, memperhitungkan utang pajak, akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) dan berdasarkan SPMIB Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf r UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan imbalan bunga adalah merupakan objek pajak penghasilan.

About these ads

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s