Potongan Tarif PPh Badan Sebesar 50% bagi Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Adalah kabar gembira bagi badan usaha di Indonesia, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 31E atas penghasilan kena pajak dari bagian penghasilan bruto UMKM sampai dengan nilai Rp 4.800.000.000,00 dengan peredaraan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 per tahun akan mendapatkan potongan tarif  PPh badan sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yaitu 28 % pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010.

Alasan diberikannya pasilitas ini adalah :

  •  Insentif ini diberikan untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM.
  • Mengurangi beban pajak bagi WP badan UMKM akibat penerapan tarif tunggal PPh badan.

Pasilitas pemotongan  tarif PPh Badan ini berlaku mulai tahun pajak 2009, prakteknya yaitu pada saat pelaporan SPT Tahunan Badan Tahun 2009 yang akan dilaporkan ke  kantor pajak paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun 2009 (yaitu bulan April 2010).

 Ketentuan Pasal 31E dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

“Pasal 31E

(1)        Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).”

“Pasal 17

            (1)        Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

          ———-

           b.         Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

                        ———–       

              (2a)      Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

            ————-”

Dengan demikian persyaratan untuk mendapat pasilitas pemotongan tarif adalah :

  1. UMKM dengan peredaraan bruto sampai dengan 50 milyar rupiah pertahun
  2. Penghasilan Kena Pajak setelah dikalikan dengan 4,8 milyar dibagi peredaraan usaha tidak lebih dari 4,8 milyar

Berikut ini contoh penerapan pasilitas pemotongan tarif sebesar 50%, sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 31E ditambah contoh-contoh lainnya sebagai berikut :

Contoh 1:

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penghitungan pajak yang terutang: Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang: (50% x 28%) x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00

 Contoh 2:

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

  1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: (Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x  Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00
  2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:             Rp3.000.000.000,00-Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:

-           (50% x 28%) x Rp480.000.000,00      =Rp     67.200.000,00

-           28% x Rp2.520.000.000,00                 =Rp     705.600.000,00 (+)                                                                                        ————————-

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang  =     Rp     772.800.000,00

Contoh 3 :

Peredaran bruto PT Z dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 51.000.000.000,00 ( lima puluh satu milyard rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) .

Penghitungan pajak yang terutang:

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku yaitu 28% karena jumlah peredaran bruto PT Z melebihi Rp 50.000.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang: 28% x Rp5.000.000.000,00 = Rp 1.400.000.000,00

 Contoh 4 :

Peredaran bruto PT Q dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp 45.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 4.000.000.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:

  1.  Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: (Rp 4.800.000.000,00 : Rp 45.000.000.000,00) x Rp 4.000.000.000,00 = Rp 426.670.000,00
  2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: Rp 4.000.000.000,00 – Rp 426.670.000,00 =            Rp 3.573.340.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:

-           50% x 25% x Rp 426.670.000,00 =    Rp   53.333.750,00     

-           25% x Rp 3.573.340.000,00  =             Rp 893.335.000,00

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang =   Rp 946.668.750,00

About these ads

Tinggalkan komentar

Filed under Tax Looks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s