Mengenal Prosedur Baru Dalam Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan STP  berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c dan Permohonan Pembatalan SKP Dari Hasil Pemeriksaan tanpa Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf d UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP adalah merupakan pemisahan dari ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dari UU No 16 Tahun 2000 tentang KUP, hal ini bisa kita lihat dari perubahan bunyi ketentuan Pasal 36 Ayat (1) tersebut yaitu :

Semula bunyi :

“Pasal 36 Ayat (1) huruf b UU KUP No. 16 Tahun 2000

(1)   Direktur Jenderal Pajak dapat :

……………….

b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

……………….”

Menjadi berbunyi

“Pasal 36 Ayat (1) huruf b UU KUP No. 28 Tahun 2007

(1)   Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

————–

b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

————–”

Ada dua hal yang berubah pertama penambahan kata-kata “karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak”, kalimat ini memperjelas hal semula yang tidak terlalu gamblang diungkapkan bahwa permohonan Pasal 36 ini dapat dilaksanakan atas dasar jabatan maupun atas dasar permohonan dari Wajib Pajak, yang kedua adalah merubah kata-kata “ketetapan pajak” menjadi “surat ketetapan pajak”, yang mana berdasarkan pasal 1 Angka 15 UU KUP yang dimaksud dengan surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Dengan demikian mulai tahun pajak 2008 dan seterusnya (Keterangan : untuk pemprosesan permohonan pasal 36 dilaksanakan berdasarkan tahun pajak, tahun pajak 2001 s.d 2007 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak) ketetapan pajak yang dapat diajukan permohonan pasal 36 Ayat (1) huruf b adalah terbatas surat ketetapan pajak yang meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN dan SKPLB, sedangkan untuk surat tagihan pajak (STP) dapat diajukan permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf c atau Pasal 36 ayat (1) huruf a.

B.3.  Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan STP Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c

Agar dapat mengetahui dengan pasti surat tagihan pajak apa yang dimaksudkan dalam ketentuan ini, berikut bunyi Pasal 36 (1) c :

“Pasal 36

(1)   Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

…………

c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau

……….”

STP yang dimaksudkan adalah STP yang dibuat berdasarkan Pasal 14  UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, berikut ini bunyi ketentuan Pasal 14 tersebut jo. ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 189/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak, sebagai berikut :

“Pasal 14  Ayat (1)

(1)   Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;

d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:

1.  identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau

2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;

f.   Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau

g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.”

Ketentuan pada pasal 14 ayat (1) diatas adalah dasar penerbitan STP, adapun aturan dalam penerapan sanksi administrasi yang tercantum pada STP adalah sebagai berikut :

  • Untuk penerbitan sanksi dalam STP huruf a dan huruf b diatas adalah Pasal 14 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP
  • Penerbitan sanksi dalam STP pada huruf c diantaranya adalah berdasarkan Pasal 25 Ayat (9) dan Pasal 27 Ayat (5d) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP (sesuai dengan bunyi Pasal 4 PMK. No.:  189/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak)
  • Untuk penerbitan sanksi dalam STP huruf d, huruf e dan huruf f adalah Pasal 14 Ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP

Sekarang manakah dari STP tersebut yang bisa diproses secara jabatan oleh kantor pajak sesuai dengan bunyi pasal 36 Ayat (1) diatas? (artinya kantor pajak tidak memerlukan permohonan Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan pengurangan atau pembatalan atas STP yang bersangkutan). Jawaban atas pertanyaan ini ada dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No.21/PMK.03/2008 sebagai berikut :

“Pasal 9

(1)  Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan sebagai akibat dari :

a. diterbitkannya surat ketetapan pajak karena Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak; dan

b. penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar berkurang atau dibatalkan.”

Dengan demikian STP yang dapat diproses secara jabatan adalah STP pasal 14 Ayat (4) dan STP Pasal 19 Ayat (1) mengenai bunga penagihan yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak sebagai bagian yang tidak terpisah dari proses penerbitan kedua jenis STP tersebut. Prosedur yang digunakan adalah prosedur pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a.

Persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf c berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan. Nomor : 21/PMK.03/2008 adalah sebagai berikut :

  1. Satu surat permohonan untuk satu ketetapan pajak;
  2. Diajukan secara tertulis dan menggunakan Bahasa Indonesia
  3. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut Wajib Pajak disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  4. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau yang mewakili, atau Kuasa Wajib Pajak dengan dilampiri surat kuasa khusus;

Atas permohonan Pasal 36 Ayat (1) huruf c hanya dapat diajukan sebanyak dua kali

About these ads

1 Komentar

Filed under Tax Looks

One response to “Mengenal Prosedur Baru Dalam Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak

  1. ian

    DH,
    terimakasih postingnya cukup lengkap dan menjelaskan. KAPAN AKAN MENGULAS ps. 36 ay 1 HURUF D? SANGAT DITUNGGU.
    trimakasih

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s